Ahok tegaskan Anies-Sandi belum bisa susun rancangan pembangunan

Muhammad Taufik, menyebut hak gubernur dan wakil gubernur baru untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat itu tidak bisa dilakukan karena segala hak dan kewenangan masih ada di tangannya.

Ketua tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, menyebut hak gubernur dan wakil gubernur baru untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat itu tidak bisa dilakukan karena segala hak dan kewenangan masih ada di tangannya.

"Engga ada aturan itu karena tanda tangan masih saya," kata Ahok, Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Sebelumnya, Taufik mengatakan, Anies dan Sandiaga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki hak untuk mengatur APBD-P 2017.

"Seyogyanya karena tiga bulan (tahun 2017) dilaksanakan Anies-Sandi, diberikan ruang program prioritas di samping program yang telah ditetapkan. Saya pikir perlu ada kearifan dari Pemprov DKI sekarang. Karena visi, misi Gubernur baru menjadi RPJMD gubernur terpilih," kata Taufik di Posko Cicurug, Jakarta, Kamis (4/5).

Hal tersebut dikatakan oleh Taufik karena Ahok enggan memenuhi niatan tim Anies-Sandiaga untuk memasukkan empat program andalan ke APBD Perubahan 2017. Keempat program itu adalah Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE).

"2017 Kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan 2017 masih masuk masa pemerintahannya. Sehingga Anies-Sandiaga tidak bisa serta merta membentuk tim untuk memasukkan program mereka. Ahok mempersilakan jika empat program tersebut mau dimasukkan ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018.

"Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan. Kalau APBD Perubahan kan kita sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima saja." pungkasnya.