Ahok tidak akan diperiksa Bareskrim terkait kasus UPS
Pemeriksaan terakhir telah dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Bareskrim tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Karena sebelumnya pemeriksaan akan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan mark up pada pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyakini, pemeriksaan tidak akan dilakukan kepada pemimpin tertinggi daerah DKI Jakarta itu.
"Enggaklah, kayaknya terlalu jauh enggak sampai periksa gubernur," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).
Dia menambahkan, pemeriksaan telah dilakukan pada pihak eksekutif. Terlebih Bareskrim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan meminta data kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengungkapkan, pemeriksaan terakhir telah dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Terakhir Bappeda kalau tidak salah diperiksa. Bareskrim bicara enggak jadi (periksa gubernur), terlalu jauh," tutupnya.
Sebelumnya, rencana pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meluncur langsung dari mulut Kabareskrim Komjen Budi Waseso saat bertandang ke Balai Kota. Pemeriksaan terhadap Ahok tidak lain terkait kasus dugaan mark up pengadaan UPS di lingkungan Balai Kota.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
Baca juga:
Datangi kantor Ahok, Kabareskrim ambil data kasus UPS
Ahok berang disebut sekongkol dengan Bareskrim terkait kasus UPS
Ahok siapkan 2 nama pengganti Zainal Soleman, tersangka kasus UPS
Bongkar kasus UPS, Bareskrim periksa APBD DKI 2012-2014
Cari data UPS, penyidik Bareskrim tongkrongi Balai Kota 2 pekan