Alasan Pemprov DKI Kaji Penerapan Ganjil-Genap untuk Motor
Hasil evaluasi sistem ganjil genap selama enam bulan terakhir menunjukkan, komposisi sepeda motor di wilayah penerapan sistem ganjil genap mencapai lebih dari 72 persen. Angka itu cukup tinggi sehingga dibutuhkan penerapan ganjil genap dirasa tidak hanya untuk kendaraan roda empat saja.
Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap untuk sepeda motor. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, beralasan jumlah pengguna sepeda motor yang cukup banyak juga menyumbang sumber polusi udara.
"Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor," ujarnya di Gedung Dinas Teknis DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kapan rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud digelar? TPN Gelar Rapat Mingguan: Mantapkan Gerakan Blusukan Ganjar-Mahfud yang Tak Bisa Dilakukan Prabowo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
Syafrin menyebut, hasil evaluasi sistem ganjil genap selama enam bulan terakhir menunjukkan, komposisi sepeda motor di wilayah penerapan sistem ganjil genap mencapai lebih dari 72 persen.
Angka itu cukup tinggi sehingga dibutuhkan penerapan ganjil genap dirasa tidak hanya untuk kendaraan roda empat saja.
"Artinya, begitu ada pembatasan ganjil genap motor yang kita harapkan para pengguna kendaraan pribadi shifting ke public transport tidak terjadi, mereka justru memilih ke sepeda motor," kata dia.
"Sebelumnya sekitar 70 persen polutan itu sumber pencemarnya adalah kendaraan bermotor, tapi sekarang polutan yang sumber pencemarnya dari kendaraan bermotor itu naik menjadi 75 persen. Tentu ini harus kita antisipasi," ucap Syafrin.
Terkait perluasan kawasan ganjil-genap, Syafrin menyatakan hal itu masih didiskusikan dan belum didapatkan tanggal penerapannya.
"Belum, kita belum masuk ke perluasan. Kita sekarang masih fokus kepada evaluasi," katanya.
"Memang semuanya mengusulkan untuk diperluas ganjil-genap dan kita akan kajian lebih lanjut. Dari FGD ini kami evaluasi. Ini loh posisinya, ini loh kualitas udara kita. Kemudian semuanya ayo kita perluas," tandasnya
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara pada 1 Agustus 2019.
Ingub tersebut berisi sejumlah instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Salah satunya poin instruksi adalah perluasan ruas jalan penerapan ganjil genap.
Sebelumnya juga beredar selebaran berisikan sejumlah ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap untuk motor. Dalam Instagramnya, Dinas Perhubungan menyebut informasi itu belum resmi.
"Terkait penggalan informasi di atas bahwa masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi."
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov DKI Kaji Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor
Pemprov DKI Ingin Perluasan Ganjil Genap Dipercepat
Anies Akan Perluas Kawasan Ganjil Genap Sepanjang Musim Kemarau
Anies Larang Angkot Berusia di Atas Sepuluh Tahun Beroperasi
Sistem Ganjil-Genap Jadi Salah Satu Rencana DKI Atasi Polusi Udara