Anggota DPRD DKI Tanggapi Polemik Rapat APBD-P di Puncak: Terlalu Kaku
"Enggak semua orang punya keberanian datang ke DPRD. Kalau dikatakan kita melanggar, di situasi ini, terlalu kaku," kata Jhonny
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai masyarakat tidak perlu kaku menyikapi rapat pembahasan APBD-Perubahan 2020 DKI, di Bogor. Di masa pandemi Covid-19, anggota DPRD masih khawatir berkantor di Jakarta.
"Kita ambil saja suasana sekarang ini pandemi Covid kalau terlalu kaku juga bagaimana, ini kan pandemi. Enggak semua orang punya keberanian datang ke DPRD. Kalau dikatakan kita melanggar, di situasi ini, terlalu kaku," kata Jhonny, Kamis (22/10).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Politikus PDIP itu menuturkan, jika tindakan DPRD dan eksekutif dilakukan bukan saat pandemi, maka patut dikritisi. Namun, kata Jokowi, saat ini kondisi yang mendesak. Usulan rapat dengan memanfaatkan teknologi bukannya tak disampaikan, namun Jhonny menjelaskan pembahasan APBD-Perubahan 2020 dianggap kurang efektif.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta diketahui melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 di Puncak Bogor, Jawa Barat. Puncak dinilai menjadi tempat yang tepat guna mencegah penyebaran Covid-19.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10) pukul 09.00 WIB dan hanya berlangsung dalam satu hari. Grand Cempaka dinilai menjadi tempat yang tepat untuk menggelar rapat yang dihadiri 104 anggota dewan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang mengatakan, saat pelaksanaan rapat jendela dalam ruangan tersebut akan dibuka. Hal tersebut guna adanya sirkulasi udara di lokasi tersebut.
"Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (puncak) kan bisa," katanya di Jakarta, Rabu (21/10).
Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengungkapkan, jumlah peserta rapat sangat banyak sehingga gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dianggap tidak mampu menampung peserta yang hadir.
"Pertimbangan begini, anggota Badan Anggaran (Banggar) ada 52 orang, kemudian ditambah staf itu 70 orang. Lalu dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ada 30 orang plus staf sekitar 100 orang. Nah di kantor, kami ngga bisa karena harus 50 persen kapasitasnya. Mau disterilkan juga nggak cukup 100 orang," tuturnya.
"Kemarin ada pilihan daring tapi rapat ini butuh perhatian besar, kalau daring kayaknya kurang efektif," ujarnya.
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
Wagub DKI Sebut Tak Semua Anggota DPRD Ikut Bahas APBD-P di Puncak
Rapat Anggaran Pemprov & DPRD DKI di Puncak Belum Kantongi Rekomendasi Bupati Bogor
Rapat di Puncak Hindari Covid Ibu Kota
Pandemi Covid-19, APBD Perubahan DKI 2020 Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen
Sekwan DPRD Sebut Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dihadiri Anggota SKPD DKI