Anggota DPRD sebut e-budgeting Ahok kaku tidak bisa diperbarui dewan

"Logikanya kalau itu sudah di-lock, kenapa minta dibahas oleh dewan," kata Sanusi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan sistem e-budgeting dalam penggunaan APBD DKI Jakarta 2015. Namun sistem elektronik ini dinilai masih belum sempurna. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi menyebut e-budgeting belum siap untuk diterapkan dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Politikus Gerindra itu mencontohkan, kekurangan e-budgeting yakni masih terlalu kaku. Karena output sistem tersebut masih berformat PDF. Sehingga tidak dapat dilakukan pembaruan oleh Badan Anggaran DPRD yang akan melakukan pembahasan.

"Logikanya kalau itu sudah di-lock, kenapa minta dibahas oleh dewan. Harusnya mata anggaran baru diinput ke e-budgeting setelah pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif selesai dan kedua pihak saling menyetujui," ungkap dalam diskusi 'Ahok Deadlock' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Politisi Gerindra ini menilai, sistem penganggaran melalui e-budgeting juga tidak sempurna karena sistem tersebut hanya menyentuh pos pembelanjaan pemerintah saja. Bahkan pernyataan serupa dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sampaikan bahwa dalam laporannya di tahun 2014, BPK mengatakan bahwa sistem e-budgeting yang dibuat oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI Jakarta masih bermasalah dan belum sepenuhnya kompatibel dengan peraturan penganggaran," tegasnya.

Sanusi mengungkapkan, dokumen APBD versi DPRD yang disusun oleh lembaga legislatif adalah dokumen APBD yang sah. Mata-mata anggaran dalam dokumen itu diusulkan oleh SKPD Pemprov DKI dan telah melalui pembahasan di Banggar DPRD.

Sedangkan dokumen APBD versi Pemprov DKI kata dia, adalah murni usulan SKPD yang disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tanpa melalui pembahasan di Banggar DPRD.

"Ini artinya, saat dokumen yang dikirimkan ke Kemendagri itu bukan hasil pembahasan, maka, besaran APBD sebesar Rp 73,08 triliun yang dikirimkan sendiri oleh Ahok itulah yang merupakan anggaran siluman," tutupnya.