Anies bentuk BKP reklamasi, PDIP pertanyakan keberadaan TGUPP
Dia mempertanyakan keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggota Komisi A DPRD DKI ini menjelaskan, tim yang dibentuk oleh Anies sendiri seharusnya membantu dalam masa transisi pembuatan kebijakan reklamasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) 58 Tahun 2018 tentang pengelolaan reklamasi pada 4 Juni 2018 lalu. Dengan adanya Pergub ini, maka ada pembentukan Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta.
BKP mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Apa yang membuat kata-kata promosi jualan menarik? Kata-kata promosi jualan yang menarik bisa membuat pelanggan berdatangan silih berganti. Tak sekedar menambah daya tarik, promosi yang unik juga membuat dagangan kita semakin dikenal.
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku heran dengan pembentukan BKP. Mengingat anggota yang berada di dalam BKP itu adalah jajaran di bawah kepemimpinan Anies.
Untuk diketahui, Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat diantaranya Inspektorat, Kasatpol PP, Kepala BPKD, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas terkait lainnya.
"BKP itu isinya anak buahnya Anies semua. Ngapain harus dibentuk Pergub padahal mereka (anggota BKP) setiap saat bisa diperintah, ngapain pakai badan? Justru itu pertanyaan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (13/6).
Dia mempertanyakan keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggota Komisi A DPRD DKI ini menjelaskan, tim yang dibentuk oleh Anies sendiri seharusnya membantu dalam masa transisi pembuatan kebijakan reklamasi.
"Dulu ada TGUPP yang khusus bahas reklamasi, itu wonge nang endi (itu orangnya ke mana)?. TGUPP enggak jelas orangnya, kerjaannya malah keberadaannya juga enggak jelas," tegasnya.
Gembong khawatir, pembentukan BKP ini hanya bertujuan untuk menggunakan APBD DKI Jakarta. Sebab dia menilai, TGUPP yang telah mendapatkan anggaran hingga Rp 28,5 miliar seharusnya bisa memberikan masukan kepada Anies.
"Seharusnya TGUPP mampu memberikan masukan langkah harus dilakukan oleh Anies terkait reklamasi. Saya malah khawatirnya BKP itu cuman mau ambil anggaran (APBD) aja," tutupnya.
Baca juga:
M Taufik soal Anies teken Pergub Reklamasi: Enggak langgar janji kampanye dong
Soal Pergub Reklamasi, PDIP sebut 'Berarti Pak Anies sudah setuju'
PDIP sebut Anies plin plan karena terbitkan Pergub Reklamasi
Anies terbitkan Pergub pengelolaan reklamasi
Disegel Anies, bagaimana nasib investasi properti di Pulau Reklamasi?