Anies: Pengelola Usaha Bertanggungjawab Pastikan Karyawan-Pengunjung Sudah Vaksin
"Jadi, kalau kalau itu restoran, maka pengelola restoran bertanggung jawab. Kalau itu mal, maka pengelola mal yang bertanggungjawab,"
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengelola usaha yang bertanggung jawab kewajiban pengunjung dan karyawan membawa kartu vaksin, saat hendak beraktivitas. Hal ini sehubungan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4.
"Yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang masuk sudah tervaksin adalah pengelola fasilitasnya," ucap Anies saat meninjau vaksinasi terhadap tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jumat (6/8).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Jadi, kalau kalau itu restoran, maka pengelola restoran bertanggung jawab. Kalau itu mal, maka pengelola mal yang bertanggungjawab. Kalau itu kedai cukur maka pengelola kedai cukur yang harus bertanggungjawab," imbuhnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan bagi pengola yang tidak menjalankan tanggungjawabnya akan diberikan sanksi oleh Pemprov DKI. Aturan itu berdasarkan Perda atau Pergub yang mengatur tentang sanksi protokol kesehatan.
"Semua aturan ada sanksinya, kalau enggak ada sanksi namanya anjuran, bukan aturan," pungkasnya.
Merdeka.com telah mencoba mengonfirmasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mengenai pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ini, namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi.
Diketahui, Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4. Dalam Kepgub tersebut mengatur aktivitas di Jakarta mengharuskan warga sudah mendapat vaksin dengan menunjukan kartu vaksin.
"Setiap orang yang akan melakukan aktivitas di tiap-tiap sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama)," demikian kutipan Kepgub diktum keempat, yang dikutip pada Kamis (5/8).
Bagi warga Jakarta yang mendaftar vaksin melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sertifikat vaksin akan secara terintegrasi dapat didownload di situs pedulilindungi.id.
Bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboratorium. Dan bagi penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 tahun.
Sementara penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Baca juga:
DPR Minta Penyalagunaan NIK untuk Vaksinasi WNA Segera Diusut
Menlu Dorong Disversifikasi Produk Vaksin Covid-19 ke Negara Berkembang
Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di RSUD Matraman
CEK FAKTA: Hoaks Direktur Pusat Pengendalian Virus AS Sebut Vaksin Covid-19 Gagal
Kemenkes Susun Strategi Penyuntikkan 300 Juta Vaksin Covid-19