Anies Sebut 98 Persen Warga Jakarta Dilindungi BPJS Kesehatan
"DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024," kata Anies.
Sebanyak 11.038.892 jiwa atau 98 persen warga di Ibu Kota telah dilindungi BPJS Kesehatan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan jumlah tersebut telah melebihi target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Anies melalui akun Instagram @aniesbaswedan yang dikutip Liputan6.com, Kamis (22/4).
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa klaim yang beredar terkait Anies Baswedan dan JIS? Beredar video yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024," kata Anies dalam unggahan tersebut.
Anies menambahkan, pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) di DKI Jakarta tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai OPD Pemprov DKI.
"Pada November 2017 baru 79 pereen warga Jakarta terlindungi BPJS. Sejak tahun 2018, kita telah memasukkan pelaksanaan JKN sebagai prioritas di Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.
Karena hal itu, dia mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, dia juga mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yang memastikan para pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS," papar dia.
Lanjut dia, dengan terjaminnya kebutuhan kesehatan, maka produktivitas penduduk di Jakarta akan meningkat.
"Melalui program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya," jelas dia.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bertemu Dirut BPJS Kesehatan, Kapolri Harap Polisi Sakit Dicover
Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Kemnaker Minta BPJS Percepat Integrasi Data Peserta
Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor BPJS Kesehatan Tasikmalaya Ditutup Sementara
Surabaya Siap Lindungi Warga Pakai Jaminan Kesehatan Semesta, Begini Pelaksanaannya
Mulai April, Layanan Kesehatan Warga Surabaya Cukup Pakai KTP
Pemkot Surabaya akan Ambil Alih Pembayaran BPJS Kesehatan Warga yang Tak Mampu Bayar