Atasi konflik dua rusun, tak seharusnya DPR panggil Jokowi
"Kalaupun ada ketidakpuasan terhadap PPRS dan pengelola, hal itu biasa di alam demokrasi sekarang ini," kata Sanusi.
Konflik Rusun ITC Mangga Dua dan Rusun Graha Cempaka Mas seharusnya tidak perlu dibawa-bawa ke ranah politik. Sebab masalah tersebut berada di tangan para penghuninya, sehingga tak perlu melibatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo .
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengungkapkan, seharusnya permasalahan dapat diselesaikan sendiri oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Jika tidak memungkinkan, mereka bisa meminta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan.
"Tidak perlu di bawa-bawa ke jalur politik. Kalaupun ada ketidakpuasan terhadap PPRS dan pengelola, hal itu biasa di alam demokrasi sekarang ini," jelas ketua Fraksi Partai Gerindra ini di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/2).
Sanusi mengatakan, pernyataan itu dia ungkapkan sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie , di mana DPR akan memanggil Jokowi untuk menjelaskan kisruh di dua rusun tersebut. Dia menilai, pemanggilan oleh DPR terlalu berlebihan.
"Masalah internal PPRS seharusnya diselesaikan sesuai ADRT (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) mereka. Kalau tidak puas, dibawa saja ke jalur hukum," tutupnya.
Baca juga:
29 KK warga Kampung Pulo bulan ini pindah ke Rusun Cipesel
Warga Kampung Pulo lihat kondisi Rusun Komarudin di Cakung
Warga bantaran Kali Ciliwung kecewa kondisi Rusunawa Komarudin
PU nilai minat masyarakat tinggal di rusunawa masih rendah
Dalam dua tahun, Kementerian PU hibahkan 107 twin block rusunawa
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.