Bangun MCK Komunal, Pj Gubernur DKI Minta Wali Kota Gunakan CSR
Heru tidak memberikan detail total anggaran CSR yang ada di DKI Jakarta dan nilai yang akan dialokasikan untuk rencana membangun MCK komunal itu.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta wali kota di wilayah administrasi Ibu Kota untuk menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam membangun fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal.
"Saya sudah perintahkan wali kota, ada CSR bisa masuk di sana," katanya setelah melakukan penghijauan di Laboratorium Balai Tekstil di Jakarta, Jumat (27/1).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Namun, dia tidak memberikan detail total anggaran CSR yang ada di DKI Jakarta dan nilai yang akan dialokasikan untuk rencana membangun MCK komunal itu.
Pembangunan MCK itu, lanjut dia, untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat khususnya di kawasan padat penduduk. Selain itu, menjaga kebersihan termasuk sanitasi lingkungan seperti sungai agar tidak tercemar limbah tinja.
"Yang penting, sekali lagi jaga kebersihan supaya Jakarta ini bisa bebas dari sampah. Dijaga lokasi-lokasi di sungai segala macam dan kurangi membuang sampah," jelas Heru.
Adapun salah satu fasilitas MCK yang sudah rampung dibangun, yakni berada di RW 04 Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat.
"Saya imbau warga di RW4 Rawasari gunakan itu sudah dibangun pemerintah daerah bersama Baznas digunakan sehingga salah satu titik kerawanan atau rawan kondisi kumuh bisa berubah," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Adapun pembangunan MCK, salah satunya dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Dinas SDA DKI sudah menyelesaikan pembangunan 11 MCK komunal di lima wilayah administrasi pada akhir 2022.
Dinas SDA mencatat total anggaran revitalisasi 11 MCK komunal itu mencapai Rp3,5 miliar dengan rincian pembangun fisik mencapai Rp2,85 miliar dan pengawasan Rp650 juta.
Sebelumnya, kebutuhan MCK mendesak karena masih ada penduduk DKI yang melakukan pembuangan limbah domestik, yakni tinja sembarangan.
Pada rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan fraksi di DPRD DKI terkait Rancangan Perda APBD 2023, Rabu (9/11/2022), anggota DPRD DKI Thopaz Nugraha Syamsul mengungkapkan temuan sebanyak 770 ribu warga DKI masih buang air besar (BAB) sembarangan.
"Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI pada tahun 2021, menyebutkan bahwa masih ada 770 ribu warga Jakarta yang buang air besar sembarangan," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta penguatan anggaran pada Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tangki septik komunal. Penyediaan tangki itu diarahkan untuk kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh.
(mdk/fik)