Banyak Ketimpangan Pendidikan, Pemprov Jakarta Didesak Buat Sekolah Swasta Gratis

50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI mengimplementasikan sekolah gratis bagi warga yang bersekolah di swasta pada 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Menurut dia, peserta didik di sekolah negeri mendapatkan pendidikan gratis. Sedangkan yang di sekolah swasta harus membayar.

Dia menyebut sekitar 50 persen peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, Padahal sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.

Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di swasta di Jakarta justru dari kalangan keluarga kurang mampu. Tetapi mereka harus membayar biaya sekolah.

"Fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya yang tingkat (grade) 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah," katanya. Demikian dikutip dari Antara.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menilai program ini bukan hanya sebuah usulan. Tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.

"Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta," ucapnya.

Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta.

Dengan adanya program ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia.

Dia pun mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada 2025.

"Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut," tegasnya.