MK: Pemerintah Wajib Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri atau Swasta

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah mengatakan pemerintah wajib untuk menggratiskan pendidikan dasar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Karena konstitusi kita sudah memberikan rambu-rambu bahwa pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar dan setiap warga negara wajib ya mengenyam pendidikan dasar," kata Guntur dalam sidang gugatan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional seperti dikutip merdeka.com dari akun YouTube MK, Rabu (24/7).

Guntur menjelaskan, kewajiban negara dalam menanggung semua biaya pendidikan dasar mulai dari jenjang SD hingga SMP tertuang pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945. Biaya itu diambil dari total anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah yakni sebesar 20 persen.

Pemerintah juga diminta menghitung ulang apakah dana pendidikan saat ini cukup atau tidak untuk menanggung semua biaya pendidikan dasar.

Karena, apapun situasinya pemerintah memang harus memenuhi kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar terhadap semua warga negara.

"Pemerintah wajib membiayainya dari 20 persen tadi, minimal apa artinya prioritaskan pendidikan dasar itu," ujarnya.

"Kalau itu berapa anggarannya pendidikan dasar itu makanya saya tanya tadi berapa anggaran pendidikan dasar ini, tanpa melihat atribut negeri-swasta berapa nih kebutuhannya," sambungnya.

Bila ada kelebihan dana, bisa digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan lainnya seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga perguruan tinggi.

"Kalau masih ada anggaran di situ, ya silakan untuk pendidikan-pendidikan menengah, tinggi dan sebagainya itu. Sekolah kedinasan dan sebagainya," ungkapnya.

"Penting ya, kewajiban konstitusi bagi pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar itu tanpa melihat atributnya statusnya," pungkasnya.

Dalam sidang perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 ini, MK akan meminta pandangan dari pihak lain sebelum membacakan putusannya atas uji materi UU Sisdiknas ini.

Tak hanyai itu, MK akan meminta keterangan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas hal yang serupa.

Berita Terbaru

• Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
• FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
• Di Depan Pendukung Anak Desmond, Cagub Andra Soni Beberkan Perintah Prabowo untuk Memajukan Banten
• GetCourse Dukung Perubahan dalam Edukasi Digital dengan Penyediaan Platform All-In-One
• Maju Pilkada Sulteng, Waketum NasDem Ahmad Ali Lanjutkan Program Bangun Masjid dan Pesantren

• berita populer
• mahkamah konstitusi
• sekolah
• sekolah gratis

Copied!

Artikel ini ditulis oleh

Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah

N

Reporter

Nur Habibie

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

• VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"

  merdeka.com 06 Sep 2024

• VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab

  merdeka.com 06 Sep 2024

• Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak

  merdeka.com 06 Sep 2024