Baru 10,52 Persen, Pemprov Jakarta Dorong UMKM Terapkan Pembayaran Lewat QRIS

Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) mendorong transaksi pembayaran digital melalui QRIS pada pelaku UMKM binaan atau Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).

Berdasarkan data pada Sistem Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) hingga 16 Juli 2024, tercatat 40.210 atau sekitar 10,52 persen dari seluruh pelaku UMKM binaan di Jakarta telah memiliki dan menerapkan sistem pembayaran QRIS.

Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, metode pembayaran atau transaksi pembelian dengan QRIS mampu meningkatkan efisiensi dan perluasan pemasaran, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara keseluruhan.

 Menurut Ratu, digitalisasi menjadi langkah positif bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

"Ini menandakan bahwa pelaku UMKM Jakarta terus mengalami peningkatan dan pengembangan diri dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan kualitas produk UMKM,” ungkap Ratu, Rabu (17/7).

Ratu menilai, langkah digitalisasi ini memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Jakarta secara keseluruhan serta membuka peluang baru usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Termasuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia mengaku, adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan atau mengakses teknologi digital oleh masyarakat menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan digitalisasi pada pelaku UMKM.

Namun, ungkap Ratu, pihaknya terus berupaya dan menyusun strategi dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengadakan pelatihan teknik digitalisasi pemasaran agar dapat menjaring konsumen lebih luas.

“Strategi lain yakni menerapkan sistem pembayaran yang berbasis digital melalui QRIS Jakarta Entrepreneur, hingga pada fasilitasi pemasaran berbasis digital seperti Jum’at Beli Lokal (JBL), e-Order dan platform digital lainnya,” beber Ratu.

Praktisi dan juga Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil di Jakarta sangat besar. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mencatat, volume transaksi QRIS di Jakarta pada triwulan I 2024 sebesar 333,68 juta atau tumbuh 157 persen (yoy). Kondisi ini turut didukung momentum Ramadan dan Idulfitri.

Capain tersebut didorong oleh semakin luasnya pelaku usaha menggunakan QRIS mencapai 5,28 juta atau tumbuh 16 persen (yoy). Akseptasi pengguna QRIS juga terus berlanjut. Tercatat, triwulan I 2024 pengguna QRIS mencapai 5,77 juta atau tumbuh 19 persen (yoy)

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track, Jakarta akan dan harus menjadi role model literasi digitalalisasi transaksi di Indonesia," ujarnya.

Indra juga menyakini Kesiapan digital SDM Jakarta akan terus meningkat terutama aspek digital skills dan safety.

Sejumlah faktor yang mendukung keyakinannya adalah adalah semua fasilitas, jaringan telekomunikasi, dan informasi serta stakeholder dan perusahaan penyedia jasa teknologi digital ada di Jakarta.

“Jadi saya yakin tidak berapa lama lagi seluruh transaksi UMKM dan yang lainnya Jakarta akan digital,” ujarnya.

Indra mengatakan, Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri.

Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. 

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

“Kami bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM dengan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, dan tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Indra mengatakan, alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

 Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas. Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi,” tambahnya.