Begini aksi Djarot terima pengaduan warga di pendopo Balai Kota DKI

Begini aksi Djarot terima pengaduan warga di pendopo Balai Kota DKI. Jadi dengan adanya terpisahnya semua bidang dapat lebih fokus dalam menangani persoalan masyarakat agar mempermudah dilakukan pengecekan dan untuk kuota yang sebelumnya dibatasi 30 per hari bisa ada kemungkinan lebih dari 30 pengaduan setiap harinya.

Djarot Syaiful Hidayat kini resmi menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta usai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diganjar 2 tahun bui oleh Majelis Hakim. Namun, hal itu tidak membuat perubahan berarti.

Djarot masih melanjutkan sejumlah program pasangannya itu. Seperti, membua pengaduan warga di Balai Kota DKI. Djarot melayani warga dengan gayanya sendiri.

Sebelumnya, Ahok memberikan kuota 30 pengaduan yang meliputi seluruh aspek persoalan bagi warga dalam satu meja. Namun, kini Djarot mengklasifikasi menjadi 5 bagian. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan (BPJS), PTSP/Perijinan, rusun/rumah, dan pengaduan umum.

Pantauan merdeka.com, tiba di kantor sekitar pukul 08.00 Wib, Djarot langsung menghampiri setiap meja pengaduan. Tampak, sesekali ia berbicara dengan petugas yang berada di meja sambil membaca berkas-berkas yang ada.

Djarot menilai, meja demi meja pengaduan versinya membuat pengaduan permasalahan lebih terarah, fokus dan terkontrol.

"Kemarin hari Rabu kami sudah rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan saya sampaikan untuk pengaduan pelayanan itu bisa lebih cepat, bisa lebih tertib, bisa lebih fokus, dan bisa lebih terkontrol dalam hal tindaklanjutnya," ujar Djarot, Jumat (12/5).

"Pak Ahok saking baiknya itu semuanya, abis ngomong kesehatan, pendidikan, sengketa tanah," ungkap Djarot.

Jadi dengan adanya terpisahnya semua bidang dapat lebih fokus dalam menangani persoalan masyarakat agar mempermudah dilakukan pengecekan dan untuk kuota yang sebelumnya dibatasi 30 per hari bisa ada kemungkinan lebih dari 30 pengaduan setiap harinya.

Sebelumnya, Kepala Administrasi Biro Kerjasama Daerah dan Luar Negeri DKI, Puspla Dirdjaja mengatakan, model pelayanan ini memang permintaan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Ini arahan pak Plt Gubernur. Supaya tak perlu menunggu pak Gubernur dateng, masyarakat sudah bisa terlayani," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/5).

Dia mengungkapkan, Djarot menginstruksikan membuka sedikitnya tiga pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Karena memang kebanyakan warga yang datang memiliki permasalahan tersebut.

"Satu lagi yang dibuka PTSP untuk pelayanan umum buat warga yang mengadu," jelasnya.