Belum Waktunya Buka di PSBB Transisi, Tempat Karaoke hingga SPA Ditutup
Cucu menuturkan, penyegelan tidak dilakukan oleh Dinas Parekraf, melainkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, untuk proses segel, Satpol PP merujuk surat dari Dinas Parekraf.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia menyebut beberapa tempat usaha disegel karena melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Kebanyakan, pelanggaran yang dilakukan adalah beroperasi di saat belum waktunya.
"Ada yang belum (diizinkan) operasi dia sudah operasi, ada," kata Cucu, Selasa (23/6).
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Cucu menuturkan, penyegelan tidak dilakukan oleh Dinas Parekraf, melainkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, untuk proses segel, Satpol PP merujuk surat dari Dinas Parekraf.
"Kita kan mem-BAP saja terus kita bersurat ke Satpol PP untuk disegel dan ditindak," ujarnya.
Sementara untuk tempat usaha yang ditutup adalah restoran, karaoke, dan SPA. Untuk restoran, kata Cucu, kebanyakan berada di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Tempat karaoke yang disegel berada di Jakarta Pusat, sedangkan 2 lokasi SPA yang disegel berada di Jakarta Selatan.
"Masih ada yang bandel kita tindak. Awalnya persuasif dulu, kita tegor, kita lihat lagi kalau besoknya masih bandel ya kita minta Satpol PP tindak," tandasnya.
Dia juga mengingatkan pelaku usaha restoran, selama PSBB transisi dilarang menggelar kegiatan live music. Hal itu menurutnya berpotensi menimbulkan kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
"Live music, DJ, tidak boleh," tandasnya.
(mdk/eko)