BK DPRD DKI akan Proses Pelaporan William Terkait Tindakan Langgar Etik
Nawawi mengaku pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas tindaklanjut dari laporan tersebut.
BK DPRD DKI Jakarta akan segera melakukan tindaklanjut terkait dengan laporan terhadap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana. Dimana laporan tersebut dilakukan seorang warga DKI bernama Sugiyanto terkait tindakan William mengunggah rencana anggaran lem aibon Rp82 miliar.
Aditya sendiri dilaporkan oleh Sugiyanto lantaran dianggap telah melanggar etik dan menyebabkan kegaduhan publik atas tindakannya yang mengunggah rencana anggaran lem tersebut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni terkait tragedi di Padang? Imbauan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti tragedi meninggalnya seorang bocah berusia 8 tahun karena tertimpa tembok yang ditabrak motor oleh anak SMP di Padang.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Nawawi mengaku pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas tindaklanjut dari laporan tersebut.
"Akan saya rapatkan (di) Dewan (Badan) Kehormatan," katanya di Jakarta, Rabu (6/11).
Sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akan memanggil William Aditya Sarana Senin pekan depan terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Rapat pertama BK yang digelar hari ini belum menghasilkan rekomendasi apa pun.
"Kita akan mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami," ujar Wakil Ketua BK Oman Rohman Rakinda, Jakarta, Selasa (5/11).
Oman enggan mengomentari rapat pertama yang digelar BK hari ini. Ia menyebut rapat ini masih belum menentukan rekomendasi apa pun terkait laporan yang mengarah kepada William, politisi PSI. Namun ia berkomitmen akan menyelesaikan laporan tersebut paling lambat 10 hari sejak pelaporan.
Oman mengatakan tak ingin tergesa-gesa mengeluarkan rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada Pimpinan DPRS terkait William.
Ia mengatakan, masih ada pembahasan krusial di rapat BK mengenai kasus William yaitu sikap kritis anggota legislatif.
"Yang akan kita perdalam kritisnya itu seperti apa. Apa itu di dalam internal komisi menggunakan hak bertanya sedalam-dalamnya, atau boleh juga disampaikan ke media, atau kapan boleh disampaikan kepada media," tukasnya.
Sementara itu mengenai ramainya isu pengadaan lem aibon yang bermula atas unggahan William di Twitter, Ketua BK Achmad Nawawi sedikit berkomentar. Menurutnya, sebagai anggota legislatif sudah sepatutnya mengawasi kinerja eksekutif, termasuk yang dilakukan William mempublikasi usulan lem aibon di Dinas Pendidikan.
Akan tetapi, kata Nawawi, cara William tidak tepat karena usulan anggaran lem aibon dan anggaran aneh lainnya belum dibahas dalam rapat resmi. William bersama PSI juga melakukan konferensi pers mengenai usulan anggaran fantastis nan aneh.
"Ini kan masih rancangan, mestinya belum dibuka sampai jumpa pers. Tapi tidak semua wewenang kami memutuskan," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Di menilai William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta dan menyebabkan kegaduhan.
Menurut Sugiyanto, anggota komisi A DPRD DKI tersebut melanggar kode etik dengan mengunggah usulan anggaran Pemprov DKI ke media sosial.
Padahal pengajuan anggaran seperti lem aibon sebesar Rp82 Milliar hingga ballpoint atau pulpen Rp124 Milliar dapat dibahas saat rapat komite berlangsung.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya.
Baca juga:
Ketua DPRD DKI Belum Terima Surat Pelaporan William ke BK
Dilaporkan ke BK DPRD karena Ungkap Anggaran Lem Aibon, William PSI Tak Gentar
BK DPRD DKI Panggil William Aditya Pekan Depan
Pelaporan Politikus PSI ke BK DPRD DKI Dinilai Salah Alamat
Kasus Lem Aibon, LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya Laporkan William PSI ke BK DPRD
Badan Kehormatan DPRD DKI Rapat Bahas Laporan Etik Politikus PSI William Aditya