BKD Jakarta Pertimbangkan Beri Sanksi ASN Malas Daftar Lelang Jabatan
Maria mengatakan, rumusan sanksi dilakukan dengan pertimbangan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 43 Tahun 2021. Dalam aturan itu, mewajibkan para ASN yang lolos seleksi lelang jabatan untuk mendaftar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta, Maria Qibtya mengatakan tim seleksi lelang jabatan masih merumuskan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mendaftar seleksi jabatan eselon II tanpa adanya pemberitahuan.
Maria mengatakan, rumusan sanksi dilakukan dengan pertimbangan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 43 Tahun 2021. Dalam aturan itu, mewajibkan para ASN yang lolos seleksi lelang jabatan untuk mendaftar.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Kalau sanksi, tim sedang merumuskan yah karena mau dilihat ini jenis pelanggaran apa, misalnya ini sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran disiplin apa yang dilanggar, karena hal ini seperti ini baru pertama kali," katanya kepada merdeka.com, Selasa (11/5).
Dia mengatakan ada 498 orang lolos seleksi administrasi, dari jumlah tersebut 259 orang mendaftar, sementara 239 orang tidak mendaftar tanpa ada pemberitahuan.
Kendati terdapat ASN tidak mendaftar meski sudah lolos seleksi administrasi, Maria menegaskan proses lelang jabatan dengan 259 peserta tetap dilanjutkan.
Tahapan lanjutan bagi peserta yang mendaftar adalah penulisan naskah tematik. Tahapan ini akan dinilai oleh 9 panitia seleksi, 6 orang panitia berasal dari para ahli sementara 3 orang lainnya dari Pemprov DKI. Satu di antaranya Kepala BKD Maria.
"Masih (lanjut proses lelang jabatan) sesuai jadwal," pungkasnya.
Diketahui, pada Senin (11/5) Guber Anies Baswedan mengumpulkan beberapa ASN di halaman Balai Kota. Mereka dikumpulkan untuk ditegur karena tidak ikut serta dalam pendaftaran seleksi terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon II. Menurut Anies, pendaftaran tersebut sudah berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah (Sekda).
Sesuai pengumuman Sekretariat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ada 17 jabatan yang dilelang;
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.
12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.
14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.
17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
Baca juga:
Penjelasan BKD DKI Terkait 239 ASN Malas Daftar Seleksi Kenaikan Jabatan
Respons Wagub DKI saat Ratusan ASN Malas Daftar Seleksi Naik Jabatan
Ketua DPRD DKI Merasa Aneh Ratusan ASN Tidak Ikut Daftar Seleksi Jabatan
Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Anies Introspeksi Soal ASN Tak Ikuti Instruksi Sekda
Setahun Tak Masuk Kerja, PNS DKI yang Tertangkap Narkoba di Aceh Dipecat
PNS DKI Dilarang Gelar Acara Buka Puasa dan Sahur Bersama