BPK Nilai Pemborosan, Kadinkes DKI Sebut Tidak Ada Kerugian Negara Soal Masker N95
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menegaskan tidak ada kerugian negara dari pembelian alat rapid test atau masker N95 pada tahun anggaran 2020. Menurutnya, hal itu hanya masalah administrasi.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menegaskan tidak ada kerugian negara dari pembelian alat rapid test atau masker N95 pada tahun anggaran 2020. Menurutnya, hal itu hanya masalah administrasi.
"Tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja," tegas Widya, Jumat (6/8).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Widya mengatakan, untuk kegiatan pembelian alat rapid test dikarenakan belum ada pengiriman alat tersebut. Sementara Dinas Kesehatan menganggap pembelian alat rapid test dan memastikan stok cukup sangat perlu, sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan tes kepada warga.
"Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin, kita meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan, kan belum ada kepastian. Sehingga kita perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan," jelasnya.
Sementara untuk masker N95, Widya menjelaskan, masker yang dibeli dari satu perusahaan dianggap kurang nyaman oleh pemakai. Kemudian, Dinas Kesehatan mencari perusahaan penyedia masker N95 dengan spesifikasi yang sama sesuai kebutuhan pengguna.
"Karena ada keluhan tertentu jadi kita sesuaikan dengan masukan masukan dari user. Awal-awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada," jelasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI Tahun Anggaran 2020, pembelian masker N95 dan alat rapid test dianggap terjadi pemborosan dalam pelaksanaannya.
Untuk pengadaan alat rapid test Covid-19, BPK menilai terjadi pemborosan anggaran sebesar Rp1,19 miliar karena membeli alat tes di dua perusahaan dengan merek yang sama.
"Terdapat 2 penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek yang sama serta dengan waktu yang berdekatan namun dengan harga yang berbeda," demikian isi dari dokumen BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun 2020, yang dikutip pada Kamis (5/8).
Begitu pula dengan pengadaan masker N95, DKI disebut telah memboroskan anggaran Rp5,85 miliar karena membeli masker dengan spesifikasi yang sama dari dua perusahaan berbeda.
Baca juga:
Temuan BPK: DKI Beri Upah Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun Rp862,7 juta
Temuan BPK: Pemprov DKI Boros Anggaran Rp1,19 M Buat Pengadaan Alat Rapid Test
MAKI Gugat Proses Seleksi Calon Anggota BPK ke PTUN
Anggota DPR Ungkap Syarat yang Tak Dipenuhi 2 Calon Anggota BPK
2 Calon BPK Terganjal Aturan, DPR Minta Fatwa MA
Seleksi Anggota BPK, 2 Calon Disorot Badan Keahlian DPR