Cegah 'Blackout', DPRD DKI Usulkan Dinas Energi dan Utilitas
Menurut Bapemperda, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meleburkan Dinas Energi ke SKPD lain tidak tepat atau kebijakan tidak visioner. Dia menyebut, Pemerintah Daerah lain memiliki Dinas tersendiri untuk mengurusi masalah energi.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya Dinas Energi dan Utilitas. Harapannya sebagai Ibu Kota negara, Jakarta memiliki kemandirian energi. Sehingga kejadian listrik padam yang terjadi beberapa waktu lalu dapat diantisipasi.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengungkapkan adanya penundaan dalam pembahasan revisi Perda nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
"Pak Ketua (Ketua DPRD DKI) mengusulkan agar ada Dinas Energi dan Utilitas Kota. Kita tidak mau kejadian blackout kemarin menimpa Jakarta. Ada pemadaman listrik, semua jaringan telekomunikasi terganggu, semuanya lumpuh," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8).
Menurut Bapemperda, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meleburkan Dinas Energi ke SKPD lain tidak tepat atau kebijakan tidak visioner. Dia menyebut, Pemerintah Daerah lain memiliki Dinas tersendiri untuk mengurusi masalah energi.
"Usul kami, bapemperda, ke eksekutif agar Dinas Energi ini menjadi SKPD tersendiri. Tapi gubernur masih ngotot untuk digabungkan dengan SKPD lain," ujarnya.
Politikus PDI-P itu mengklaim Jakarta memiliki banyak sumber-sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah, baik sektor gas, sampah, atau energi listrik dan energi terbarukan lainnya. Saat ini, ia menduga, lemahnya sektor energi disebabkan karena penempatan pejabat eselon yang tidak mengerti masalah ketahanan energi.
Selain itu, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengatakan, setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan soal energi. PKS, lanjutnya, juga ingin mendorong Pemprov DKI agar mau memperkuat sektor energi.
"Bagi PKS, kita lihat arah kebijakannya dulu mau ke arah kemana. Tapi kalau nanti pemerintah mau fokus energi sebagai sesuatu kekuatan besar, maka bidang energi ini harus jadi SKPD sendiri," jelasnya.
Diketahui, DPRD DKI Jakarta tengah membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda), nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pada revisi itu Pemprov mengusulkan pembentukan SKPD baru yakni, Dinas Kebudayaan, lalu meleburkan Dinas Perindustrian dan Energi dimana sektor energi dilebur ke dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta perubahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov DKI Hentikan Bantuan Air Bersih & Kesehatan Pencari Suaka Mulai 21 Agustus
Pin Emas untuk Anggota DPRD DKI Dilarang Dijual
PSI Tolak Pin Emas Anggota DPRD, Sekwan Minta Surat Pernyataan Resmi
M Taufik soal PSI Emoh Pin DPRD: Cari Popularitas Memang Gitu, Tolak Gaji Sekalian
Sekwan DPRD DKI: Tak Masalah jika Anggota Menolak, Pin Emas Disimpan untuk PAW
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Pengadaan Pin Emas Dievaluasi
Kontroversi Anggaran Baju Dinas DPRD DKI, Kemendagri Sebut Itu Kewenangan Anies