CEK FAKTA: Hoaks, Surat Penunjukan PJ Gubernur Papua Barat
Surat itu diteken oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Cecep Sutiawan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto mengungkapkan surat itu palsu dan tidak benar.
Beredar surat yang mengatasnamakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2022. Surat bernomor B-170/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/01/2022 berisi Keputusan Presiden tentang Penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Poin pertama berbunyi pemberhentian Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani sebagai Wakil Gubernur. Kedua PJ Gubernur Papua Barat diisi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Bagaimana Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran terhadap berita hoaks tersebut? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran melalui fitur Google Image. Menemukan bahwa thumbnail video Youtube merupakan foto dari berita Antaranews.com berjudul “Polisi bebaskan perawat DN tersangka gunting jari bayi di Palembang” yang diunggah pada 13 Februari 2023.
-
Apa yang diklaim oleh berita hoaks tentang huruf Y? "Huruf 'Y' akan dihapus dari Alfabet", judul artikel tersebut.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
Surat itu diteken oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Cecep Sutiawan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto mengungkapkan surat itu palsu dan tidak benar.
"Surat itu palsu," katanya kepada merdeka.com, Minggu (1/5).
Eddy menuturkan tata naskah dan penandatanganan surat juga keliru. Tidak mengikuti kaidah yang berlaku.
"Pejabat yang bersangkutan juga telah alih tugas sejak tahun 2019," pungkasnya.
Baca juga:
MK: TNI/Polri Bisa jadi PJ Kepala Daerah, Tapi Harus Mengundurkan Diri
Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Transparan
Pesan Presiden Jokowi: 101 Penjabat Kepala Daerah Diseleksi Ketat
DPR ke Mendagri: Katakan ASN Cukup, TNI-Polri Tak Bisa jadi PJ Kepala Daerah
Masuk Tahun Politik, Penjabat Kepala Daerah Harus Netral
Komisi II: Kami Harap Pj Kepala Daerah Tak Ganggu Program yang sudah Disepakati