Commitment Fee Terakhir Dibayar 2020, DPRD DKI Tunggu Kajian Ulang Formula E
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan tidak ada pembayaran untuk commitment fee perhelatan Formula E tahun 2021. Dia menyebutkan pembayaran terakhir dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta pada 2020.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan tidak ada pembayaran untuk commitment fee perhelatan Formula E tahun 2021. Dia menyebutkan pembayaran terakhir dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta pada 2020.
"Sekarang enggak ada, terakhir 2020 yah pembayaran," ucap Iman di Gedung DPRD, Senin (13/9).
-
Di mana Formula E Jakarta Volume II akan diadakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Kapan Formula E Jakarta Volume II akan diselenggarakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Apa saja yang akan tersedia di acara Formula E Jakarta selain balapan? Konsep gelaran ajang balap mobil listrik Formula E tahun ini ada racing (balapan) dan festival musik. Ada Slank, RAN, KLA Project, Rossa, dan Cakra Khan, Oni N Friends, Angger Dimas, Sergio Berlino, DJ Yasmin, dan Alan Walker.
-
Bagaimana persiapan Indonesian GP 2023? Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengatakan seluruh rangkaian balapan pada hari pertama Indonesian GP 2023 berjalan dengan lancar seiring dengan seluruh persiapan yang rampung 100 persen.
-
Kapan Indonesian GP 2023 di gelar? Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 telah resmi dimulai di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (13/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Politikus Gerindra itu menuturkan, pembayaran commitment fee langsung diserahkan ke panitia penyelenggara acara, sehingga tidak lagi transit ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Iman pun mengaku belum ada informasi lebih lanjut mengenai nasib Formula E. Yang jelas, pembahasan terakhir antara Komisi E sebagai mitra kerja Dispora dan Jakpro sebagai penanggung jawab acara balap mobil listrik itu, pihak eksekutif meminta waktu untuk merevisi feasibility study.
"Pertemuan kita terakhir dengan Dispora, Jakpro, mereka meminta waktu untuk melakukan kajian ulang," ungkapnya.
"Kita kan juga harus obyektif memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kajian. Kajian ulang, bukan berarti belum ada kajian, jangan salah ini, kajian ulang dengan kondisi seperti ini, masih layak atau tidak, sampai sekarang kita juga belum ada kesempatan ketemu lagi dengan Jakpro karena situasi Covid," sambungnya.
Kritik keras tentang Formula E disuarakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pemprov DKI menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E yang ditargetkan akan digelar pada 2022. Politikus PSI itu mengingatkan Pemprov agar tidak ngotot menggelontorkan uang di masa pandemi Covid-19.
"Namanya juga studi kelayakan, ini akan menentukan layak atau tidaknya dilakukan. Jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat," ujar Ara, Selasa (10/8).
Pada studi kelayakan soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengklaim total keuntungan selama 5 tahun sebesar Rp3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro Rp544 miliar dan dampak ekonomi Rp2,58 triliun.
Namun, ujar Ara, studi kelayakan tersebut tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya. Pada kontrak yang terikat selama 5 tahun tersebut tercatat biaya commitment fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta poundsterling atau sekitar Rp2,35 triliun.
"Dan juga terdapat biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp890 miliar selama 5 tahun. Sehingga total biaya penyelenggaraan yang tidak tercatat pada studi kelayakan sebelumnya mencapai Rp3,24 triliun," rincinya.
Ia menegaskan apabila biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp1,24 triliun menjadi Rp4,48 triliun. Dan jika dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim sebesar Rp3,12 triliun maka penyelenggaraan Formula E membuat Pemprov DKI rugi Rp1,36 triliun.
"Perhitungan dengan kondisi sebelum pandemi saja sudah dipastikan rugi Rp1,3 triliun, sekarang kita tunggu revisi studi kelayakan dengan kondisi pandemi. Buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas, apakah Formula E layak diselenggarakan? Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas gubernur atau prioritas warga Jakarta?" tegasnya.
Baca juga:
Formula E Dinilai Riskan, DPRD Sebut 'Tak Tahu Penonton Terpapar Covid atau Tidak'
Usulkan Interpelasi Formula E, Elektabilitas PDIP dan PSI Unggul di Jakarta
Interpelasi Dinilai Jadi Momentum Anies Baswedan Jelaskan Rencana Formula E di DKI
Pengamat Sebut Penolakan Interpelasi Tanda Kejanggalan di Formula E
Loloskan Interpelasi, PDIP DKI Lakukan Pendekatan Personal ke Anggota Lain Fraksi
Anies Baswedan Diminta Tak Perlu Takut Interpelasi Formula E