Di APBD, anggaran 4 dinas & sekretariat DPRD DKI naik signifikan

Di APBD, anggaran 4 Dinas & sekretariat DPRD DKI naik signifikan. Dari data resume Perda APBD DKI 2017 yang diperoleh merdeka.com, Rabu (21/12), setidaknya ada lima dinas yang memperoleh kenaikan cukup signifikan dari usulan, revisi hingga disetujui antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Perda APBD DKI Jakarta tahun 2017. Dalam Perda itu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekretariat DPRD DKI mendapatkan dana tambahan dari usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Dari data resume Perda APBD DKI 2017 yang diperoleh merdeka.com, Rabu (21/12), setidaknya ada lima dinas yang memperoleh kenaikan cukup signifikan dari usulan, revisi hingga disetujui antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Sekretariat DPRD juga mendapatkan penambahan anggaran yang cukup tinggi.

Misalnya, Dinas Bina Marga awalnya dirancang mendapatkan Rp 2.693.664.682.813, kemudian direvisi oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Soni menjadi Rp 2.539.936.118.983. Kemudian dibahas di DPRD dan diketok menjadi Rp 2.784.138.392.705. Total kenaikan anggaran di Dinas Bina Marga dari revisi yang diusulkan Pemprov DKI hingga dibahas dan disetujui oleh DPD DKI yakni Rp 244.202.273.767.

Kemudian Dinas Tata Air, awalnya dirancangan mendapat Rp 1.165.758.937.949, kemudian direvisi menjadi Rp 1.152.464.217.012 dan disetujui oleh DPRD jadi Rp 1.438.654.259.005. Kenaikan anggaran dari revisi hingga disetujui DPRD yakni Rp 286.190.041.993.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga mendapatkan kenaikan anggaran. Dari semula diusulkan Rp 270.888.809.345 direvisi oleh Soni menjadi Rp 268.952.425.625 kemudian disetujui oleh DPRD menjadi Rp 658.542.769.286. Total kenaikan capai Rp 389.590.343.661.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga dapat kenaikan yang tinggi. Ahok mengusulkan Rp 201.750.553.969, kemudian direvisi oleh Soni menjadi Rp 201.037.231.969, setelah dibahas bersama DPRD akhirnya disetujui menjadi Rp 412.256.940.519. Total kenaikan anggaran Rp 211.219.708.550.

Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.

Baca juga:
Membedah APBD DKI Jakarta 2017 versi Ahok dan Sumarsono
Beda dengan Ahok, di tangan Sumarsono pembahasan APBD berjalan mulus
Resep Sumarsono bikin pembahasan APBD tak berpolemik & lekas beres
Plt Gubernur minta Kemendagri istimewakan APBD DKI
Sumarsono tak dipilih rakyat, ubah APBD timbulkan kerancuan hukum
DPRD tantang Pemprov DKI serap anggaran APBD 2017 hingga 90 persen
Dapat anggaran tinggi, pembangunan rusun di DKI pada 2017 dikebut