Ditinggal cuti Basuki-Djarot, kinerja kelurahan Kwitang tetap normal
Ditinggal cuti Basuki-Djarot, kinerja kelurahan Kwitang tetap normal. Perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 telah memasuki masa kampanye, pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayar sedang memasuki masa cuti.
Perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 telah memasuki masa kampanye, pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayar sedang memasuki masa cuti. Meski keduanya cuti, Kelurahan Kwitang menganggap tidak ada perbedaan signifikan aktif atau tidak aktifnya Basuki-Djarot.
"Kalau saya sih sesuai prosedur yah kalau SOP (Standard of Procedure) nya kerja ya kerja. Sama semua Kasi-Kasi juga begitu, anak bawahan saya juga gitu enggak ngaruh dia (cuti atau enggak)," ujar kepala Lurah Kwitang, Hamdani kepada merdeka.com, Senin (31/10).
"Kita sudah ditekankan begitu. Prinsipnya kalau tugas ya tugas enggak ada perubahan," imbuhnya.
Terlebih lagi, imbuh Hamdani, meski jabatan gubernur kosong untuk sementara kinerjanya tetap masih terpantau oleh pelaksana tugas gubernur.
Hamdani kembali menegaskan, ada tidaknya gubernur tidak menjadi alasan kinerja PNS menurun. Apalagi, dikatakan Hamdani, Kwitang merupakan daerah yang cukup padat. Oleh sebab itu menurutnya, masa kampanye saat ini tidak ada perubahan apapun dalam kinerja.
"Kalau kita misalnya males-malesan gara-gara pak Ahok cuti itu malah nambah masalah lagi nanti. Jadi ada enggak ada kerja ya kerja aja. Apalagi Kwitang penduduknya padat," ujarnya.
Tidak hanya itu saja, dikatakan Hamdani jam kerja pelayanan juga tidak berubah normal seperti biasa. "Tidak berubah. Itu kan (Ahok) pimpinan tapi kan di bawah pimpinan ada bos-bos juga biar aja pimpinan libur, kita kerja ya udah," ucapnya.
Hamdani sendiri menganggap Pilgub DKI 2017 tidak hanya sekedar siapa atau apa latar belakangnya. Dia melanjutkan, siapapun boleh menjadi orang nomor 1 di Jakarta hanya saja bisa membawa kebaikan bagi warganya.
"Siapapun itu silakan. Kita PNS netral tidak condong ke siapapun. Siapapun boleh jadi pemimpin asal bawa kebaikan bagi Jakarta," tandasnya.
Baca juga:
Pemprov DKI utang Rp 18 M uang bau sampah untuk warga Bantargebang
Ahok putuskan UMP DKI 2017 Rp 3,355 juta
Wagub Djarot akan tinjau kerusakan Rusunawa Jatinegara
Protes isu SARA, peretas obrak abrik situs Disnakertrans DKI
Djarot minta Puskesmas fokus penanganan HIV/AIDS dan gizi buruk
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.