DPRD DKI Kritik Penundaan Distribusi Bansos Terganjal Akurasi Data
"Harusnya sejak awal distribusi Bansos sambil berjalan evaluasi data, kan waktu 16 hari waktu yang cukup sehingga pas tahap berikutnya sudah terjadi peningkatan perbaikan data penerima. Kalau masih ada lagi yang belum tepat sasaran, yang di tahap selanjutnya diperbaiki lagi."
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengkritik langkah pemerintah provinsi DKI menunda sementara distribusi bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua. Mujiyono menyarankan, distribusi tetap dijalankan terhadap penerima tepat sasaran.
Dia menuturkan, proses akurasi data penerima Bansos tidak tepat jika dijadikan alasan penundaan distribusi. Sebab, hal itu justru menimbulkan masalah sosial baru.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
"Penundaan Bansos berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, sebaiknya tetap didistribusikan saja untuk yang sudah tepat sasaran," kata Mujiyono, Kamis (30/4).
Dia merujuk pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa kekeliruan data penerima Bansos sebesar 1,6 persen atau 19 ribu dari target jumlah penerima Bansos sebesar 1,2 juta kepala keluarga. Jumlah itu seharusnya bisa dievaluasi saat distribusi PSBB pertama berjalan.
Lagi pula, kata Ketua Komisi bidang pemerintahan tersebut, sangat disayangkan jumlah penerima tepat sasaran yang besar, namun tertunda menerima Bansos karena persentase kekeliruan.
"Kan diluar 19.000 ada yang tepat sasaran, masa mengorbankan yang 98,4 persen," ujarnya.
"Harusnya sejak awal distribusi Bansos sambil berjalan evaluasi data, kan waktu 16 hari waktu yang cukup sehingga pas tahap berikutnya sudah terjadi peningkatan perbaikan data penerima. Kalau masih ada lagi yang belum tepat sasaran, yang di tahap selanjutnya diperbaiki lagi."
Sebelumnya Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring, sebagai pihak penyalur Bansos, mengatakan bahwa penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.
Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima Bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, menurut Edison jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.
"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Dia menambahkan, pelaksanaan distribusi Bansos tahap kedua masih belum dipastikan. Sebab, saat ini Pasar Jaya berada dalam posisi menunggu instruksi Pemprov DKI.
"Iya. Supaya di Bansos tahap 2 ini lebih akurat semuanya," ujarnya.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Pemprov melalui corona.jakarta.go.id target penerima Bansos PSBB tahap pertama sebagai dampak penanganan Covid-19 sebanyak 1,2 juta kepala keluarga.
Bentuk Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.
Distribusi dijadwalkan 9 hingga 24 April. Namun proses distribusi tidak sesuai jadwal, dan ditemukan tidak tepat sasaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Jakarta mengakui masih ada kekeliruan mengenai pendataan tersebut.
"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi, koreksi dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," ujar Anies, Rabu (22/4).
Dia mengatakan Pemprov akan memaksimalkan perangkat RT RW untuk pendataan warga penerima Bansos. Menurut Anies, jumlah penerima akan bertambah seiring dampak ekonomi dan sosial Covid-19.
Anies pun menyampaikan terima kasih bagi warga yang telah mengembalikan paket bantuan karena merasa tidak berhak menerima Bansos.
"Dan kami berterima kasih, banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelasnya.
Baca juga:
Soal Bansos Tulisan Bantuan Presiden, Anggota DPR Curiga Mensos Ingin Dapat Poin
Politikus PDIP: Wajar Bansos Diberi Label 'Bantuan Presiden'
Alasan Airin Bansos untuk KPM Terdampak Covid-19 di Tangsel Tak Kunjung Cair
Heboh Karung Beras Bantuan Pemerintah Pusat Dicap Foto Bupati Jember
Menteri dan Kepala Daerah Saling Tunjuk Soal Data Bansos