DPRD DKI pertanyakan Rp 500 M dari swasta cuma buat proyek Semanggi

Mengingat dana pembangunan Simpang Susun Semanggi ini membutuhkan dana mencapai Rp 4 triliun.

DPRD DKI Jakarta mempertanyakan rencana Pemprov DKI Jakarta membangun Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Walaupun tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, namun nominal yang besar dari pihak swasta tidak seharusnya dipergunakan hanya dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk diketahui, proyek jembatan Semanggi itu adalah proyek yang dibiayai perjanjian kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Mitra Panca Persada. Dana tersebut didapatkan dari permohonan koefisien lantai bangunan (KLB).

"Nilai proyeknya Rp 500 miliar. Yang kami pertanyakan kenapa anggaran dari pihak swasta tersebut disalurkan ke proyek jembatan Semanggi," kata Wakil Ketua DPRD Triwicaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, dana sebesar itu sebaiknya tidak hanya untuk membangun jalan, tetapi juga dapat dialokasikan ke transportasi. Contohnya dengan menambah armada bus atau pembiayaan Mass Rapid Transid (MRT) yang lebih dibutuhkan masyarakat.

"Kenapa tidak ke transportasi publik? Menurut kritikan masyarakat, simpang susun Semanggi malah akan menambah keruwetan lalu lintas di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, itu yang kami pertanyakan," terangnya.

Politisi PKS ‎ini meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta menyerahkan draf perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan swasta. Mengingat dana pembangunan Simpang Susun Semanggi ini membutuhkan dana mencapai Rp 4 triliun.

"Kami minta daftar seluruh perjanjian kerja sama yang berbasis kenaikan KLB itu di DKI yang menurut penuturan Pak Gubernur nilainya sebesar Rp 4 triliun," tutupnya.

Untuk diketahui, pembangunan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan sudah masuk pada tahap pembangunan. Sebelumnya Ahok telah melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 8 April 2016 lalu.