DPRD DKI Sebut Pemprov Masih Sibuk Urus Anggaran Beli Tanah Saat Tangani Corona
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan mendapatkan laporan adanya anggaran konsumtif yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam perubahan anggaran mendahului perubahan APBD 2020.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan mendapatkan laporan adanya anggaran konsumtif yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam perubahan anggaran mendahului perubahan APBD 2020.
Dia menyebut anggaran tersebut untuk pembelian lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yakni pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan dan pengadaan tanah Dinas Bina Marga.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
"Bayangin, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5).
Berdasarkan Surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tertanggal 20 April 2020 tentang Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2020 ada anggaran penetapan pengadaan tanah untuk RTH di DKI Jakarta sebesar Rp400 miliar.
Lalu anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp25,940 miliar sehingga menjadi Rp374,059 miliar. Kemudian anggaran untuk pengadaan tanah Dinas Bina Marga sebesar Rp577,470 miliar kemudian dikurangi sebesar Rp230,988 miliar sehingga menjadi Rp346,482 miliar.
Prasetio meminta Komisi C DPRD DKI untuk mengevaluasi usulan tersebut. Sebab dia menilai saat ini hal terpenting yakni penanggulangan dampak virus Corona atau Covid-19.
"Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dinolkan. Kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter menilai pengadaan pembelian tanah oleh kedua Dinas DKI bukanlah hal yang mendesak dan belum bermanfaat saat pandemi Corona.
Dia menyatakan, DPRD DKI saja telah merealokasi anggaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebesar Rp256 miliar untuk penanganan Covid-19.
"Saya ingin anggaran ini digunakan untuk masyarakat yang lebih prioritas. Sedangkan Pemprov malah untuk kepentingan yang manfaatnya belum tentu jelas (tidak urgent)," kata Jupiter saat dihubungi.
Karena itu, dia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk penanggulangan virus Corona atau Covid-19 ataupun bidang kesehatan lainnya.
"Marilah sekarang kita pikirkan bagaimana anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih diprioritaskan mengingat anggaran pendapatan DKI saat ini turun sebesar 53 persen," jelasnya.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Baca juga:
Kurva Penularan Covid-19 di Jakarta di Angka 1, Anies Ingatkan Pentingnya PSBB
Anies Sebut Tak Ada Relaksasi PSBB Jakarta Sebelum Kurva Penularan di Bawah Angka 1
Di Luar 11 Bidang, Warga DKI Ingin Keluar Rumah Harus Punya Surat Izin Keluar Masuk
Daftar Orang Per Orang dan Sektor Boleh Keluar-Masuk Jakarta Selama Masa PSBB
PSBB Jakarta Berakhir 22 Mei, Anies Bilang 'Saya Minta untuk Tetap di Rumah'
Disdik DKI Beri Tambahan Rp500 Ribu untuk Pemegang KJP Plus Kelas XII