DPRD Soal Hibah Rp11 M ke Kodam Jaya: Tidak Fantastis, Demi Kenyamanan Warga
Menurut Gembong, di sebuah pemerintahan daerah. Forkopimda harus saling menjaga Jakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga memperoleh keamanan dan kenyamanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemprov memberikan hibah.
Satpol PP DKI Jakarta memberikan hibah Rp11 miliar ke Kodam Jaya dan Rp12 miliar ke Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat dan peralatan perlengkapan huru-hara. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan, hibah dalam rangka koordinasi dan komunikasi Pemprov dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Prinsip dasar hibah yang diberikan adalah untuk Forkopimda dalam rangka menunjang terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov dengan Forkopimda. Jadi saling melengkapi," kata Gembong ketika dikonfirmasi, Selasa (17/1).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Saling melengkapi yang dimaksud Gembong adalah. Forkopimda harus saling menjaga Jakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga memperoleh keamanan dan kenyamanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemprov memberikan hibah.
"Ya itu kan untuk menunjang misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bersama Pemprov, kan minta bantuan kepada Kodam Jaya. Kan butuh perlengkapan dalam rangka jaminan keamanan bagi anggotanya," jelas Gembong.
Terkait nilai hibah yang mencapai Rp23 miliar, Gembong menyebut angka tersebut masih dalam taraf wajar.
"Saya rasa nilai itu, Rp23 miliar, tidak terlalu fantastis. Saya kira nggak masalah sih kan itu untuk keamanan dan kenyamanan warga Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu.
Gembong menyebut, proposal untuk mengajukan hibah sudah dikaji oleh Komisi A sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam kajian tersebut, Komisi A sudah mempertanyakan tujuan dari hibah itu.
"Dalam pembahasan di Komisi A kita tanyakan untuk apa ini, 'Untuk menunjang', kalau untuk menunjang tentunya ya kita sebagai anggota DPRD perlu memberikan sokongan agar koordinasi antara pemerintah daerah terbangun dengan harmonis. Maka kita setuju itu," ujar Gembong.
Untuk diketahui, Satpol PP memberikan hibah sebesar Rp11 miliar kepada Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat tersebut, yaitu:
1 Land Cruiser
1 Prado
2 Fortuner
6 Innnova
Kemudian, sebesar Rp12.199.658.560 (12 miliar) untuk Korps Marinir Pasmar 1 dengan peruntukan pengadaan peralatan perlengkapan huru-hara, yaitu:
Helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker masing-masing 400 buah.
Canister 800 buah
Sarung tangan Phh 800 pasang
Megaphone 20 buah
Kendaraan taktis Phh 4x4 double cabin 5 buah
Kendaraan komandan 4x4 komandan 1 buah
Kendaraan komandan 4x4 wakil komandan 1 buah.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin berdalih, hibah tersebut digunakan untuk layanan pengamanan masyarakat Ibu Kota.
“Ini kan untuk layanan pengamanan juga. Kan untuk keamanan dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada kan,” kata Arifin kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1).
(mdk/lia)