Dulu semangat mau lengserkan Ahok, kini DPRD DKI mulai melempem
M Taufik tidak khawatir jika AMJU datang menagih janji satu minggu tentang HMP ini.
Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI selalu terjadi. Saling sindir dan tuding biasa terjadi di antara mereka.
Bahkan, DPRD DKI getol ingin melengserkan Ahok. Mereka berdua juga saling tuding melakukan korupsi.
Namun, DPRD DKI belakangan tampak mulai ciut ketika kasus Raperda Zonasi terendus KPK. Apalagi, kasus tersebut berawal dari tertangkap tangannya anggota DPRD DKI M Sanusi. Kabar yang beredar, masih banyak anggota DPRD DKI terlibat kasus tersebut.
Demo untuk melengserkan Ahok juga marak terjadi, salah satunya Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU). Mereka yang demo di depan gedung DPRD DKI pun ditemui oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.
Dalam pertemuan tersebut warga memberikan batas waktu selama tujuh hari kerja kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Ahok.
"Pak Taufik sudah janji sama kita, 7 hari kerja kita datang lagi tanya progres kawan-kawan," ujar salah satu perwakilan di mobil komando, Jumat pekan lalu.
Taufik berjanji sejak Senin mendatang, dirinya sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta akan terus berkomunikasi hingga mendapatkan progres terkait permintaan HMP. Setidaknya, kata dia, sudah ada dua partai yang setuju dengan langkah tersebut, Gerindra dan Golkar.
"Kita akan komunikasikan dulu, perwakilan Golkar, Gerindra kan sudah mau tadi di pertemuan, ya sudah tinggal fraksi partai lain yang harus dikomunikasikan," terangnya.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini akan mengupayakan agar kuorum dari permintaan HMP ini. Hal ini dikarenakan ada partai seperti Partai Nasdem dan Partai Hanura yang merupakan partai pendukung Ahok.
"Politik ini dinamis belum tentu, ya kita akan terus komunikasikan sama fraksi-fraksi," kata Taufik.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku belum tahu isi tuntutan AMJU. Dia bahkan mengklaim belum mengetahui adanya perwakilan demonstran yang diterima pihak DPRD.
"Saya belum ketemu dengan pak Taufik, nanti saya tanya dulu masalahnya apa," kata Prasetio.
Prasetio memastikan, partainya bakal menentukan sikap terkait tuntutan tersebut. Namun, saat ini diakui Prasetyo bersama koleganya belum bisa menyampaikan sikap PDIP lantaran masih fokus mengurus gelaran tryout yang diikuti oleh ratusan ribu peserta.
"Sikap partai? Nanti," ujar dia.
Selain itu,Prasetio juga mengungkapkan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta agar kadernya terjun langsung ke masyarakat ketimbang membahas persoalan Pilgub DKI. "Situasi dan kondisi partai kami menggerakkan acara untuk dekat masyarakat. Itu instruksi ibu Mega," pungkas Prasetio.
Ahok yang dimintai tanggapan soal permintaan pelengseran pun santai. Bahkan, dia mengharapkan langkah tersebut segera dilakukan sebelum dirinya mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Kalau sekarang mau, HMP suruh gua turun, keburu pemilihan lagi," kata Ahok.
Taufik pun mulai bergerilya. Setidaknya, dia harus mengumpulkan 80 tanda tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk bisa menggulirkan HMP.
"Kalau minimal 80 diparipurnakan, dapat lah, orang enggak demen semua," katanya saat dihubungi.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru 12 tanda tangan yang berhasil dikumpulkannya. Mereka yang telah sepakat dengan pengajuan HMP ini berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat dan PPP.
Walaupun begitu, politisi Gerindra ini tidak khawatir jika AMJU datang menagih janji satu minggu tentang HMP ini. "Ya diedarin terus pokoknya. Kalau mereka (AMJU) datang ya enggak apa-apa kami (DPRD DKI) harus terima dong," tutup Taufik.
Baca juga:
Ingin lengserkan Ahok, Taufik baru dapat dukungan 12 anggota DPRD
PDIP pastikan tak akan ajukan HMP buat Ahok
Anggota DPRD: Ahok itu lebay menanggapi letupan emosi pengurus RT/RW
Ahok sebut DPRD DKI bela pengembang soal kontribusi tambahan
Reaksi Taufik cs dituntut warga DKI 7 hari lengserkan Ahok
Ini kata Ketua DPRD DKI soal tuntutan warga gulingkan Ahok
Ahok tantang DPRD DKI turunkan dirinya sebelum Pilgub DKI
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.