Epidemiolog Anggap Lockdown di Indonesia Sudah Tidak Efektif Dilakukan Saat Ini

Dicky menambahkan, apapun istilah yang digunakan pemerintah Indonesia, untuk membatasi mobilitas warga tidak bisa dilakukan secara mendadak. Perlu ada penjelasan dari pemerintah kepada seluruh sektor, terlebih warga dengan ekonomi yang rentan.

2021-02-03 08:58:22

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat secara total, lockdown tidak tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, kebijakan lockdown seharusnya dilakukan di masa awal pandemi.

Dia mengibaratkan, kasus Covid di Indonesia seperti bola salju semakin besar karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tidak sesuai dengan regulasi dan upaya yang dilakukan pemerintah.

"Saya ingatkan ada efek bola salju dalam pandemi dengan karakter Covid-19 ini karena upayanya jadi menuntut jauh lebih besar. Tidak bisa yang seharusnya dilakukan pertengahan tahun lalu dilakukan saat ini, sudah tidak akan efektif tidak signifikan, karena kita melihat hasil yang berbeda dimana hasilnya adalah tetap terjadi peningkatan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (3/2).

Dicky menambahkan, apapun istilah yang digunakan pemerintah Indonesia, untuk membatasi mobilitas warga tidak bisa dilakukan secara mendadak. Perlu ada penjelasan dari pemerintah kepada seluruh sektor, terlebih warga dengan ekonomi yang rentan.

Persiapan ini untuk mendapat dukungan dari sektor swasta dan pelaku usaha, terhadap keberhasilan pembatasan mobilitas.

"Selalu saya sampaikan bahwa PSBB itu perlu disiapkan karena harus ada kesiapan antar sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, penjelasan pada sektor swasta atau usaha insentif dan lain-lain sebagainya ini tidak bisa mendadak," tuturnya.

Sambil terus melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, Dicky mendorong pemerintah terus meningkatkan kapasitas testing. Sebab kasus yang tercatat dan dipublikasikan tidak mencerminkan kondisi sebetulnya.

"Tes positivy rate yang semakin meningkat menunjukkan kelemahan di dua hal, yaitu upaya memutus mata rantai penularan Covid tidak berhasil menekan kasus positif dan cakupan testing/tracing yang dilakukan juga tidak memadai dan tidak sesuai dengan skala penduduk dan derajat keparahan pandemi yang Indonesia alami," lugasnya.

Sebelumnya anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pemerintah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Sebab, ia melihat kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui PSBB maupun PPKM belum maksimal dan berhasil.

Menurutnya, terbukti orang yang terpapar Covid-19 setiap hari semakin banyak. Bahkan, jumlahnya sudah lebih dari 1 juta orang.

"Berkenaan dengan itu, sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus corona," katanya, Sabtu (30/1).

Adanya usulan tersebut, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah provinsi sejatinya terus melakukan upaya menekan penambahan kasus positif di Jakarta. Segala masukan dari berbagai pihak diakui Riza menjadi bahan kajian untuk Pemprov.

"Kami pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program-program usulan dari siapapun termasuk teman-teman DPR RI akan dipertimbangkan dengan baik, pemerintah pusat memiliki para pakar, para ahli yang akan terus membuat kajian, analisa apakah memungkinkan lockdown akhir minggu, Sabtu-Minggu," jelasnya.

Baca juga:
Satgas Covid-19: Selama PPKM Jilid I, Banyak Masyarakat Tak Patuh Protokol Kesehatan
Pemprov DKI Pertimbangkan Gedung Milik Dinas Pendidikan Untuk Tempat Isolasi Mandiri
Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Soal Usulan Lockdown Akhir Pekan
PPKM Dinilai Tak Efektif, Wagub DKI Pertimbangkan Wacana Lockdown Akhir Pekan
Pemkot Bandung Gelontorkan Rp 4 Miliar untuk Upah Pengangkut Peti Jenazah Covid-19

(mdk/fik)