Fakta Tak Terungkap di Balik Heboh Proyek Sodetan Ciliwung Disebut Mangkrak

Pertarungan di Balik Meja Pengadilan

Sebagai saksi hidup dalam sengketa lahan ini, Mardjono selaku salah satu penggugat dalam perkara nomor 321/PDT.G/2015/PN JKT.PST, pada 15 Juli 2015 menggugat Gubernur DKI Jakarta, Kementerian PUPR Cq Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Joko Widodo sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Dia kembali menegaskan, warga tak menolak dipindah, tapi harus ada yang dikomunikasikan terlebih dahulu.

"Bukan gak mau digusur. Tapi kita gak mau digusur tiba-tiba, padahal kita sudah masuk ke pengadilan duluan," ujarnya.

Sidang bergulir kurang lebih 40-an kali. Hakim akhirnya memutuskan memenangkan warga. Dalam putusan, gugatan para warga diterima dengan mengamanatkan para tergugat agar melakukan ganti rugi biaya tanah dan bangunan sodetan Kali Ciliwung.

Tak sekadar ke PN, warga juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor 59/G/2016/PTUN-JKT pada 15 Maret 2016. Pihak penggugat adalah Galuh, Ketua RW 04 Kelurahan Bidara Cina. Lagi-lagi warga menang, dan hakim menyatakan Keputusan Gubernur Pemprov DKI Nomor 2779 Tahun 2015 yang dikeluarkan Ahok tidak sah.

Aturan tersebut berisi tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung.

Perkara itu tak lantas selesai. Ahok selaku gubernur DKI mengajukan banding. Sayangnya kembali kalah. DKI lalu mengajukan kasasi pada 2 Juli 2019, ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita sidang awal 2014 daftar, baru mulai 2015. Sidang itu, dari 2015-2017 itu baru deal (menang di PT DKI) sama ke PTUN menang juga. Itu katanya proyek gugat lagi (kasasi ke MA)," jelasnya.

Mardjono juga mengenang kekompakan warganya kala proses persidangan. Dia ingat jelas bagaimana warga saling bahu membahu untuk patungan sebagai biaya kebutuhan selama di persidangan, mulai dari membayar lawyer dan lain-lain.

"Kita patungan warga setiap bulan Rp100 ribu, buat kebutuhan di sidang bayar lawyer atau berjaga di wilayah ini. Semuanya iuran, Alhamdulillah menang," tuturnya

Madjono bercerita, kunci kemenangan warga karena sertifikat tanah milik salah satu warga Belanda yang menjadi dasar hukum kepemilikan tanah guna menggagalkan dalih tanah mereka milik Pemprov DKI.

"Karena yang bikin sertifikat itu orang Belanda, kawin sama orang jawa, pas itu nikah kan. Nah dari sekian banyak warga itu, kita pakai sertifikat itu pinjam fotokopinya buat gugat ke Pengadilan. Makanya menang," jelasnya.

Meski, ia sadar kalau belum memiliki sertifikat atas namanya sendiri. Namun, ia bersama warga sudah sejak lama hendak mencoba membuat surat tersebut sebagai legalitas. Jauh sebelum proyek sodetan, namun kerap diperhambat pihak kelurahan dengan dalih itu adalah tanah Pemprov DKI.

"Bukan tanah milik warga, tapi warga mau bikin sertifikat dari dulu. Kadang-kadang di cut (potong) sama kelurahan ini bukan tanah warga situ. Ini tanah Pemda, tapi kan Pemda sendiri digugat sama warga kalah," ucapnya.

Alhasil, dia menilai alasan Pemprov DKI tidaklah kuat. Sehingga untuk saat ini, dirinya bersama warga tengah mencoba kembali mengajukan pembuatan sertifikat. Jika berhasil, secara bergiliran warga lain akan diimbau segera membuat sertifikat.

Pendekatan Anies Pada Warga

Singkatnya memasuki 2019, Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI memutuskan mencabut kasasi di MA yang dilayangkan di era Ahok. Selanjutnya mencari jalan tengah dengan warga Bidaracina.

"Pak Anies 2017, nah pas putusan ini (putusan lagi proses kasasi). Nah pas itu Pak Anies datang ke kita ngobrol gimana, kita dikumpulin dari setiap RT sama ibu RW. Nah akhirnya muncul nih peta yang baru," katanya mengakui.

"Pak Anies sering ke sini, ketemu Bu RW ketemu warga. Makanya ada komunikasi, dan akhirnya dicarikan solusi. Semuanya RT ketemu sama Ibu RW ,ada Pak Anies datang, akhirnya ada gambar itu keluar di tahun 2021," tambah dia.

Jika dirunut dari 2017 sampai sekitar 2021, akhirnya kesepakatan terjadi antara Pemprov DKI dengan warga atas adanya blueprint pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung yang baru. Dengan hanya mengambil lahan empat bangunan, terdiri dari satu musala Al-Makmur dan tiga rumah warga milik Tukidjo, Aminah, dan Atik Surati.

"Karena kita udah punya dua musala, udah punya. Musala yang lama Al Makmur yang kena. Akhirnya uangnya dikasihkan ke Musala Al Hidayah. Dan sisanya buat ambulans warga. (3 rumah warga), Ganti untung, mereka bisa beli rumah lagi yang lebih bagus dibandingkan rumah di pinggir kali," jelasnya.

Mardjono menggambarkan konsep kompensasi warga, setidaknya bisa mendapat tiga kali lipat dari harga normal bangunan. Dengan perhitungan detail yang baik, bahkan sambil berkelakar, ia juga mau digusur kalau konsepnya seperti itu. Meski dia tak menyebutkan berapa ganti untung didapat warga.

"Mau dong, semua rata-rata mau. Asalkan diganti untung bisa beli rumah lagi. Walaupun di Condet, atau Kramat Jati, atau Melipir ke Bekasi. Jadi asalkan gitu ya mau," ucapnya.

Bantah Mangkrak 6 Tahun

Mardjono turut buka suara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut proyek tersebut mangkrak selama enam tahun. Menurut dia, sejak 2021 proses pengerjaan sudah berjalan, tepat setelah ada kesepakatan antara warga dengan Pemprov DKI.

"Dimulai, Agustus 2021 itu baru mulai digaruk-garuk lagi pembangunan. Sampai sekarang, yang katanya April (2023l selesai entar proyeknya," ucapnya.

"Jadi kalau katanya ada Pak Heru selesai semua, enggak. Jadi kita meluruskan di sini," ujarnya.

Hal yang sama juga diakui warga yang tinggal tak jauh dari proyek pembangun Outlet sodetan di KBT atau Kali Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang enggan disebutkan namanya itu, mengakui bahwa proyek sudah berjalan sejak 2021.

"Berjalan, sejak dulu. Jadi saat itu gak ada persoalan karena pembangunan masih di area depan (tahap awal). Tapi, pas masuk area belakang, ke rumah itu baru ada (persoalan)," ucapnya.

Pria itu adalah warga yang tinggal ngontrak di sekitar 24 bangunan kontrakan yang ditertibkan. Pengakuannya, saat diminta pindah tak ada penolakan sebab ia hanya mengontrak, sehingga persoalan hanya terjadi dengan pemilik kontrakan.

"Tapi, awal tahun sejak ada imbauan buat pindah. Terus ya udah langsung digusur, mungkin sudah ada deal dengan pemiliknya kan," ucapnya.

Sepengetahuannya, warga yang terpaksa pindah dari kontrakan tersebut ditawarkan menghuni Rusun Cipinang Besar Utara dengan tawaran tiga bulan awal gratis. Namun, dirinya enggan menerima tawaran tersebut dan memilih pindah kontrakan.