Gerindra DKI apresiasi Ahok hentikan PT JM bangun monorail
Sebab, program pembangunan ini sudah mangkrak lebih dari lima tahun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan monorail oleh PT Jakarta Monorail. Langkah ini ternyata juga mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik mengatakan, partainya mengapresiasi langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, program pembangunan ini sudah mangkrak lebih dari lima tahun.
"Tentang pembangunan monorail yang tidak jelas pelaksanaannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi agar segera secara tegas melakukan pemutusan kegiatan pembangunan monorail," katanya dalam rapat paripurna untuk tanggapan RAPBD DKI Jakarta 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1).
Untuk meluruskan niat ini, Deputi Gubernur bidang Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Suhodho tengah menyusun surat pemutusan kerja sama ini. Sebab PT JM tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.
Dia menambahkan, adapun syarat yang diajukan adalah kajian detail tata ruang terkait pembangunan depo di Tanah Abang. Lalu kajian mengenai pembangunan depo di Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Tidak mungkin dibangun di situ karena melanggar tata ruang. Mereka tidak punya lahan untuk bangun workshop dan ingin memanfaatkan ruang di Setiabudi, Kuningan dan kanal banjir barat. Jelas saja, usulan mereka, kami tolak," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, PT JM tidak dapat melanjutkan pembangunan monorail. Karena dia menilai, mereka tidak memiliki pondasi yang kuat secara finansial.
"Anda (PT JM) punya uang 30 persen (dari nilai pembangunan monorail), uangmu mana?? Jangan-jangan uang 30 persen itu dari jual properti yang kami kasih izin pada PT JM. Itu yang saya curiga. Jadi kami wajar dong nggak kasih kredit bank kalau kami curiga," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).
Selain itu, pembangunan depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi seharusnya tidak ada masalah jika PT JM memiliki uang. Tapi pada kenyataannya mereka masih kesulitan. Bahkan, mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan izin.
"Tanah Abang dan Setiabudi kalau anda (PT JM) punya hak bangun jual gambar juga sudah diborong orang. Bisa jadi nggak dapat uang 30 persen itu baru bangunnya, ngeri itu," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dengan melihat hal ini, Ahok memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan PT JM untuk pembangunan monorail. Namun dia menegaskan, bukan berarti Jakarta tidak mungkin memiliki monorail.
"Kalau yang lain harus tender. Monorail bisa tapi harus lelang. Makanya inti? surat tadi kami menolak PT JM membangun di Jakarta sebetulnya dengan rute seperti itu. Kalau dia bangun lagi dia mesti ikut tender dengan rute yang berbeda," tegasnya.