Giliran buruh dan mahasiswa geruduk kantor Ahok, tolak reklamasi

Reklamasi dinilai hanya berdampak buruk bagi masyarakat pesisir pantai.

Puluhan buruh dan mahasiswa menggeruduk Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta siang ini. Mereka memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal proyek reklamasi 17 pulau dan penggusuran Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Terkait reklamasi, Koordinator BEM Mahasiswa Se-Indonesia, Bagus Tito Wibisono mengatakan, pihaknya tidak menolak adanya reklamasi, namun harus dikaji lebih detil lagi apakah megaproyek itu memberikan keuntungan kepada rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup.

Mahasiswa, kata Bagus, tidak ingin proyek ini disalahgunakan dimana keuntungan hanya diperoleh pengusaha atau pengembang semata. Sebelumnya, sejumlah nelayan juga mendatangi kantor Ahok menolak proyek reklamasi Jakarta.

"Kita tidak menolak sampai jelas urgensinya untuk rakyat, karena kita juga tidak mau jadi ketinggalan zaman karena tidak melakukan reklamasi. Asalkan peruntukannya sesuai dan menguntungkan rakyat. Hari ini rakyat mana yang dibela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok?" kata Bagus di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/4).

Selain itu, lanjutnya, proyek reklamasi yang selama ini berjalan salah peruntukan. Dampak buruk reklamasi pun dinilai mahasiswa sudah mulai dirasakan oleh warga pesisir, terutama terkait lingkungan dan ladang pencaharian mereka yang kian minim.

"Masyarakat pesisir kesulitan air bersih. Kita minta dihentikan, jangan sampai hukum-hukum yang ada dilegalkan. Pertemuan dengan Menko melegalkan reklamasi. Yang jelas ada orang mendalangi Ahok. Disetop sampai jelas peruntukan," tegasnya.

Di lain pihak, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mewakili para buruh melontarkan protes senada. Setidaknya, ada tiga tuntutan yang disampaikan buruh kepada Ahok.

Pertama, soal reklamasi, para buruh menolak reklamasi dengan alasan proyek pulau buatan itu hanya menguntungkan pengembang. Ahok juga dinilai tebang pilih dalam menertibkan bangunan tak berizin.

Dalam hal ini, Said membandingkan penertiban Kalijodo dan Kampung Pulo dengan bangunan tak ber-IMB yang ada di pulau hasil reklamasi.

"Tolak reklamasi teluk Jakarta karena itu merugikan nelayan dan buruh-buruh pelabuhan. Jangan Ahok ini tebang pilih. giliran Kampung Pulo, Kalijodo dan Pasar Ikan masyarakat digusur," tegasnya.

"Tapi proyek reklamasi yang enggak ada amdalnya itu malah enggak digusur. Ahok ini menekan orang kecil dan melindungi pengembang besar," sambung Said.

Kemudian, para buruh juga menyoroti soal penggusuran Pasar Ikan, Jakarta Utara yang baru saja diratakan Ahok. Menurut Said, orientasi penggusuran juga hanya dalih untuk menjembatani kepentingan pemodal agar proyeknya bisa berjalan.

"Ini orientasi penggusuran untuk apa? Memang bahasa baiknya itu biar ada ruang terbuka. Tapi penggusuran di Pasar Ikan dan Luar Batang bisa saja terkait dengan reklamasi karena ada kepentingan pemilik modal," jelasnya.

Terakhir, tuntutan buruh adalah soal Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang dinilai relatif lebih rendah dibandingkan dengan upah daerah penyangga, seperti Bekasi, serta Karawang.

Ahok ini kalau sama buruhnya menekan upah. Janji dia Rp 6 juta perbulan, terus turun Rp 4 juta, tapi faktanya cuma Rp 3,1 juta. Kalah dengan daerah Bekasi dan Karawang. Masa Ibu kota yang biaya hidupnya lebih tinggi, tapi UMP-nya lebih kecil," cetusnya.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. "Tolak upah murah dan naikan UMP 2017 sebesar Rp 650 ribu," tutup Said.

Baca juga:
Deddy Mizwar sebut reklamasi usir orang miskin dari Jakarta ke Jabar
DPRD DKI minta Ahok sediakan Rusunawa sebelum gusur warga Pasar Ikan
Mengintip pulau reklamasi PT KCN di Marunda yang disegel Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI akui pernah bawa M Taufik dkk temui Aguan
Dapat izin dari Kemenhub, reklamasi pulau N tetap berjalan
Anak bos Agung Sedayu diperiksa KPK terkait kasus reklamasi
Ahok ngaku tak pernah tahu isi pertemuan Aguan dan pimpinan DPRD