Gubernur DKI Dinilai Kurang Peka atas Pembatasan Moda Transportasi
Eko mengatakan bahwa seharusnya regulasi yang diambil diselaraskan di semua kepala daerah.
Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan pembatasan pada moda transportasi. Hal itu sebagai langkah pencegahan virus Corona atau Covid-19.
Pengamat kebijakan publik Eko Sakapurnama melihat kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI tersebut dinilai kurang tepat. Pasalnya masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menerapkan sistem Working From Home atau kerja dari rumah
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang ingin diberantas oleh Anies Baswedan? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Seharusnya kebijakan yang diambil bukan membatasi frekuensi perjalanan transportasi publik. Pelayanan publik harus tetap optimal, langkah Gubernur DKI untuk membatasi mobilitas penduduk Jabodetabek kurang peka dalam memperhatikan pegawai-pegawai yang bekerja di sektor swasta," ucap Eko kepada Merdeka.com, Senin (16/3).
Eko mengatakan bahwa seharusnya regulasi yang diambil diselaraskan di semua kepala daerah. Regulasi yang dimaksudkan adalah himbauan bekerja di rumah. Menurut Eko pembatasan moda transportasi umum tanpa regulasi yang jelas tidak akan berjalan dengan baik.
"Imbauan bekerja di rumah, tidak diikuti dengan regulasi yang jelas oleh kepala daerah setempat, akibatnya masih banyak commuter (pegawai pengguna transportasi publik) yang terdampak akibat pembatasan jadwal keberangkatan moda per 20 menit sekali, akhirnya menimbulkan penumpukan," lanjutnya.
Eko menilai seharusnya Pemprov DKI mengkaji lagi kebijakan untuk pembatasan operasional transportasi umum dalam mencegah penyebaran virus corona.
"Hal ini bukan membuat social distancing terjadi, tapi malah sebaliknya. Seyogyanya kebijakan dibuat harus memperhatikan seluruh elemen-elemen yang akan berdampak dan dikaji secara seksama," tutupnya.
Baca juga:
Jokowi: Transportasi Publik Harus Disediakan, Jangan Ada Kepadatan
Jokowi: Transportasi Publik Harus Tetap Disediakan
Ombudsman DKI Jakarta Nilai Anies Blunder saat Batasi Transportasi Umum
Pencegahan Corona di Transportasi Jakarta dan Ketidaksabaran Warga
Penumpukan Penumpang Berbahaya, DPRD DKI Minta Anies Normalkan Armada Transjakarta