Ingin terapkan LPJ online, Sandiaga sebut banyak RT/RW tak melek teknologi

Dia mengatakan, RT/RW itu tidak keberatan dengan adanya LPJ, hanya saja para pengurus tersebut keberatan dengan format laporan yang membuatnya ribet. Dan mereka menginginkan agar formatnya lebih disederhanakan dan masuk ini akan ditampungnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian mengenai rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional untuk RT/RW. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait mekanisme pengawasan dana APBD tersebut.

Sandiaga mengungkapkan, telah menerima banyak masukan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Di mana Sumarsono menginginkan LPJ tetap ada hanya saja formatnya yang lebih disederhanakan. Bahkan, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta menyarankan agar laporan bisa melalui sistem surat elektronik.

Namun, politisi Gerindra ini menjelaskan, penerapan sistem surat elektronik belum dapat digunakan. Sebab, dia menilai, masih banyak pengurus RT/RW yang belum melek teknologi.

"Sebagian dari mereka belum melek teknologi masih challenge. Masih gaptek teknologi jadi sebagian udah bisa banget sebagian belum," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Sandiaga menjelaskan, pihaknya tetap akan mengkaji penerapan laporan berbasis online. Karena persoalan RT/RW berbeda-beda dan semua tidak bisa dipukul rata.

"Jadi ini beragam masalahnya. Jadi kita enggak bisa generalisir. Enggak bisa kita pukul rata semuanya," jelasnya.

Kemudian, dia mengatakan, RT/RW itu tidak keberatan dengan adanya LPJ, hanya saja para pengurus tersebut keberatan dengan format laporan yang membuatnya ribet. Dan mereka menginginkan agar formatnya lebih disederhanakan dan masuk ini akan ditampungnya.

"Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi-kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari temen RT RW. Tapi kita jangan over spekulasi kita tunggu aja hasil dari kajian dan usulan nanti dari biro tata pemerintahan," tutupnya.

Baca juga:
Demi rasa keadilan, jadi alasan Anies tarik raperda reklamasi dari prolegda 2018
Kemendagri kritik kenaikan Dana Parpol di DKI dari Rp 400 jadi Rp 4000
Sandi soal wali kota Jakbar tertidur: Kasihan dia kerja layani warga 24 jam
Anies: Penghapusan LPJ RT/RW baru obrolan, tapi sudah ramai
Menanti nasib TGUPP ala Anies-Sandi di tangan Kemendagri