Ini tanggapan Menteri Yuddy soal PNS DKI belum gajian
Yuddy menambahkan, sanksi juga harus diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam administrasi pembayaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menduga gaji PNS DKI Jakarta yang belum keluar di Januari ini karena masalah administratif. Menurut dia, biasanya kalau akhir tahun ada tutup buku dan pelaporan serta pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada yang tidak terakreditasi.
"Ya mungkin juga pengadministrasiannya overload, soal teknis saja jadi bukan kebijakan untuk tidak membayar," ujar Yuddy di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (7/1).
Yuddy menambahkan, sanksi juga harus diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam administrasi pembayaran. "Setidaknya ada peringatan dari Pak Gubernur, itu kan hak untuk mendapatkan gaji ya harus dibayar," katanya.
Namun, Yuddy sendiri belum mengetahui detail dari permasalahan itu. Menurutnya, saat bertemu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tadi pagi tidak membicarakan masalah itu.
"Tadi saya ketemu Pak Ahok tadi pagi, beliau enggak cerita apa-apa, jadi tak ada persoalan yang serius, hanya masalah teknis administrasi bukan unsur kesengajaan atau adanya kebijakan untuk tidak membayar," tuturnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia menambahkan, nomenklatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenklaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
Baca juga:
Wagub Djarot baru tahu PNS di DKI belum gajian
Protes PNS DKI ke Ahok tak digaji: Bukan makin bener malah bobol
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Siapa saja Atlet Bulutangkis Indonesia yang mengikuti pengambilan sumpah dan janji PNS? Momen pengambilan sumpah dan janji PNS ini dihadiri oleh para atlet bulutangkis Indonesia. Salah satunya, tampak Apriyani Rahayu yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo.
-
Siapa Paulus Pandjaitan? Paulus putra dari Menko Luhut ini ternyata mengikuti jejak ayahnya yang meniti karier di bidang kemiliteran. Siapa yang tak kenal Luhut Binsar Pandjaitan? Selain menjabat sebagai Menteri Menko Marves, ia juga memiliki karier mentereng di bidang kemiliteran. Anak sulungnya, Paulus Pandjaitan rupanya mengikuti jejak karier sang ayah.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.