Jarang ikut rapat, anak buah Ahok tak tahu soal kasus reklamasi
Heru mengaku tahu ada persentase kontribusi pengembang di proyek reklamasi hanya dari koran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu persoalan kewajiban kontribusi oleh pengembang ke pemerintah provinsi di proyek reklamasi teluk Jakarta. Karena selama ini, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak pernah menghadiri rapat soal pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta.
"Enggak tahu saya, tanya ke Pak Sanusi saja," ujar Heru selepas menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 18.30 WIB, Kamis (14/4).
Ketidaktahuannya terkait permasalahan kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI Jakarta itu lantaran Heru tengah menjalani pendidikan. Terlebih lagi, dia jarang mengikuti rapat pembahasan raperda yang diadakan oleh DPRD DKI Jakarta.
Sanusi disuap oleh pengembang diduga terkait angka 15 persen kontribusi dalam pembahasan raperda zonasi tengang reklamasi. Pengembang ingin, angka itu diubah menjadi 5 persen saja.
Dia pun mengetahui adanya penurunan persentase kewajiban kontribusi yang harus diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dari pemberitaan media.
"Saya enggak sering datang. Saya tahunya dari koran," imbuh Heru yang juga menjadi bakal cawagub DKI mendampingi Ahok ini.
Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tidak hanya menetapkan tersangka KPK pun telah mengajukan enam orang yang dicegah berpergian ke luar negeri kepada Direktorat Imigrasi.
Keenam orang tersebut di antaranya Ariesman widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land, Sugianto Kusuma CEO PT Agung Sedayu Group, Gerry swasta, Berlian sekretaris Presdir Agung Podomoro Land, Sunny Tanuwidjaja staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Richard Halim Kusuma direktur PT Agung Sedayu Group.
Pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Kamis (31/4) di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
-
Siapa yang diamanahkan untuk mengawasi produk dan iklan rokok yang beredar? Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Badan POM RI diamanahkan untuk mengawasi produk dan iklan rokok yang beredar.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
Baca juga:
Direktur Legal Agung Podomoro Land diperiksa KPK terkait reklamasi
Heru Budi Hartono usai diperiksa KPK terkait suap Raperda reklamasi
Nelayan minta direlokasi ke pinggir laut, bukan rusun
Komisi IV sindir Ahok soal reklamasi: Kelola negara ada aturan
Lahan berkurang, Sofyan Djalil sebut reklamasi sebuah keniscayaan
Ahok: Sekarang Bu Susi berani enggak batalin reklamasi?
Fadli Zon setuju reklamasi teluk Jakarta disetop
Tak kalah menarik:
[Polling] Pilih calon Gubernur favoritmu di Pilkada DKI 2017
Tantang Ahok berantem, pegawai BPK terancam dipecat
Didoakan Fadli Zon pakai rompi KPK, ini jawaban Ahok
Ditantang berantem pegawai BPK di Bundaran HI, ini komentar Ahok
Ini penampakan pelaku mutilasi wanita hamil di Tangerang