Jubir Anies-Sandi: Jakarta perlu serius menyiapkan pemukiman kota

"Arus urbanisasi ini bisa menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan."

Juru bicara tim pemenangan Anies-Sandi, Triwisaksana mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih serius dalam menyiapkan pemukiman bagi warga Jakarta, mengingat jumlah penduduk terus bertambah.

Alasan lainnya, dikatakan Triwisaksana ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat di perkotaan menyebabkan arus urbanisasi ke kota masih terus terjadi.

"Arus urbanisasi ini bisa menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan jika tidak diiringi dengan penyediaan rumah yang dapat terjangkau oleh masyarakat pendatang ini," katanya di Jakarta, Jumat (31/3).

Lebih jauh, Triwisaksana juga mengingatkan warga pendatang memilii beragam strata ekonomi dan tidak semuanya kebutuhan pemukimannya bisa diselesaikan dengan penyediaan Rusunawa seperti yang menjadi program Pemprov DKI saat ini.

Saat ini, dikatakan Triwisaksana, sekitar 49 persen penduduk Jakarta belum memiliki hunian sendiri termasuk warga pendatang. Sebagian warga pendatang juga memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik dan lebih membutuhkan hunian yang terjangkau dan berstatus milik sendiri.

"Rusunawa yang ada saat ini juga lokasinya jauh dari pusat kegiatan ekonomi sehingga menyulitkan mereka untuk pergi bekerja. Belum lagi transportasi gratis yang disediakan masih sangat terbatas," ujar Triwisaksana.

Mengutip pernyataan Sri Mulyani, Triwisaksana menyampaikan, penyediaan pemukiman yang terjangkau di perkotaan juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena memberikan efek multiplier yang tinggi.

Triwisaksana menerangkan bila suatu ekonomi menjadi pembuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri sustainable dan sehat disertai daya beli, maka strategi membangun perumahan menjadi sangat penting. Dengan kemampuan sektor swasta yang terbatas dan skema pembiayaan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka perlu ada intervensi dari pemerintah. Memberikan subsidi sewa terus menerus kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) juga bukan hal yang bijak.

"Sebagian mereka yang belum punya rumah dan ingin memiliki rumah terjangkau juga bukan semuanya yang layak disubsidi terus menerus," imbuh politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.

Untuk itu, pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini, merujuk pada program perumahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi yang memiliki program perumahan milik sendiri dengan DP 0, dinilainya lebih pas dan terjangkau. Mengingat uang muka (DP) selama ini menjadi salah satu kendala untuk memiliki rumah sendiri. Apalagi program ini juga implementasinya disertai dengan aturan yang ketat bahwa ini hanya untuk rumah pertama dan tidak boleh diperjualbelikan.

"Pemprov DKI bisa bekerjasama dengan BUMD yang dimiliki dalam mendukung program ini, termasuk Bank DKI dalam hal pembiayaannya," jelas Triwisaksana.

Untuk mendukung para pendatang urban dalam mobilitas kegiatannya, maka program pemukiman ini harus sejalan dengan konsep Transit Oriented Housing (TOH) untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Aset lahan yang dimiliki Pemda DKI seperti lahan dekat terminal bus Ragunan, dekat depo MRT Lebak Bulus, seberang Stasiun Pasar Minggu dan beberapa lainnya bisa menjadi pilihan lokasi untuk pemukiman perkotaan ini sehingga implementasinya bisa lebih mudah," terangnya.