Kabar Baik untuk Warga Jakarta, Bansos KJP Plus Cair Pekan Ini!
Namun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Advertisement
Namun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Kabar Baik untuk Warga Jakarta, Bansos KJP Plus Cair Pekan Ini!
"Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini (untuk tahap pertama 2024)," kata Plt. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Minggu (9/6).
KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Budi mengatakan, distribusi pada tahap pertama tahun 2024 terlambat, karena Pemerintah perlu melakukan pemadanan dan verifikasi ulang.
Orang lain juga bertanya?
-
Program apa saja yang akan didanai dengan tambahan anggaran KKP di tahun 2024? Nantinya, usulan anggaran Rp714,44 miliar tersebut akan dipakai untuk membiayai lima program. Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP). Kedua, dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) senilai Rp 123,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi. Ketiga, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) senilai Rp 250 miliar. Usulan anggaran ini digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya, serta bantuan pemerintah seperti kincir, pupuk, benih ikan dan rumput laut, hingga pakan mandiri. Rp108,54 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS). Anggaran ini pakai untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portable dan sarana pasca panen di lokasi Kalaju dan Kampung Perikanan Budidaya di 20 lokasi Kalaju dan KPB. Rp32,40 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Anggaran ini akan dialokasikan untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.
-
Kenapa KKP meminta tambahan anggaran di tahun 2024? "KKP mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp714,44 miliar yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran 2024," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
-
Bagaimana KPU menjamin kerahasiaan soal debat capres-cawapres 2024? "(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya," kata Hasyim.
-
Mengapa KKP mencanangkan Tahun Tuna 2024? Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.
-
Berapa gaji KPPS Pilkada 2024? Gaji KPPS Pilkada 2024 sudah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022. Ada pun rincian biayanya sebagai berikut:* - Gaji ketua KPPS Pilkada 2024: Rp900.000 per orang per bulan.* - Gaji anggota KPPS Pilkada 2024: Rp850.000 per orang per bulan.* - Gaji petugas pengamanan TPS/Satlinmas: Rp650.000 per orang per bulan.
-
Kapan PRJ Kemayoran 2024 berlangsung? Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 segera dibuka untuk masyarakat mulai 12 Juni 2024. Harga tiket masuk Jakarta Fair 2020 dibanderol mulai dari Rp40 ribu per orang.
Hal lain yang perlu diverifikasi yakni penerima dalam Kartu keluarga tidak berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, Anggota MPR RI/DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Pegawai tetap BUMN/BUMD.
Pemerintah, sambung Budi, ingin menjaga dan memastikan anggaran ini tepat sasaran sehingga prinsip keadilan pada sektor pendidikan dapat diwujudkan bersama.
Adapun terkait pencairan bantuan, menurut dia, dilakukan dalam beberapa tahapan dan pada tahap pertama terdiri dari dua gelombang.
Advertisement
Budi menekankan, program harus tepat sasaran dan distribusinya lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Dari jenjang SD s.d SMA/sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta jika tergolong sebagai warga tidak mampu maka berhak mendapatkan program ini," ujar dia.
Budi menambahkan masyarakat ingin melihat serta merasakan penerima KJP Plus tepat sasaran dan guna memastikan data penerima KJP Plus memang benar- benar berhak mendapatkannya, maka tim verifikator lebih selektif.
Informasi yang dihimpun ANTARA menyebutkan, besaran dana bansos tunai untuk SD/MI Rp250 ribu, SMP Rp300 ribu, SMA Rp420 ribu, SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebesar Rp300 ribu.
Namun, Budi belum merinci berapa nilai pencairan kali ini, apakah sebulan atau lebih, termasuk jumlah total penerimanya.