Kasus UPS, Ahok ngaku tidak tahu soal dana keluar
"Kita mana tahu, itu Sekda sudah," kata Ahok.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak mengetahui dana keluar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengadakan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah di Jakarta.
"Kita mana tahu, itu Sekda sudah. Jadi kalau sudah keluar, di dalam tata negara kita, kalian masih ingat enggak. Misal dulu kepala desa, kenapa pemerintah memutuskan sekdes itu jadi PNS. Karena tidak boleh bukan PNS yang memegang uang, dan gubernur mengeluarkan SK kepada tim anggaran pemerintah daerah. Itu lah sekda, Bappeda dan BPKAD. Jadi kalau sudah keluar, gubernur tidak pernah menjadi pengguna anggaran," kata Ahok di Mabes Polri, Jaksel, Rabu (29/7).
Lanjut dia, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada anggaran siluman, Kepala bagian pendidikan merasa tidak ada, tiba tiba sudah keluar ada.
"Mungkin ini saya mensinyalir ada mirip-mirip modusnya dengan APBD 2015, yang tiba-tiba ada pengakuan 2 versi gitu loh. Kalau dulu kan kita tidak kunci dengan e-budgeting. Nah, itu bisa saja terjadi, kita enggak tahu. Itu biar penyidik lah yang apa," ujar Ahok.
Untuk keputusan dari hasil pemeriksaan, Ahok menyerahkan kepada pihak penyidik yang memiliki kapasitas untuk menyimpulkan dan menilai.
"Makanya saya tidak tahu, nanti biar tanya penyidik deh, saya enggak berhak menilai. Saya enggak tahu," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Baca juga:
Diperiksa 5 jam, Ahok ungkap kebobrokan pengadaan UPS di Pemprov DKI
Haji Lulung : Mestinya Ahok jadi tersangka kasus UPS
Ahok: Kalau Lulung polisi, saya minta presiden dia jadi Kabareskrim
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.