Kemendagri coret tunjangan transportasi PNS DKI
"Sudah langsung kami ikutin. Langsung coret. Anggarannya masuk ke penanganan belanja modal," kata Heru.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan draf RAPBD DKI Jakarta 2015. Salah satu evaluasi yang diberikan adalah pencoretan anggaran transportasi untuk PNS DKI Jakarta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, terdapat 128 halaman yang dikoreksi. Salah satunya adalah penghapusan anggaran kompensasi untuk penarikan mobil dinas PNS DKI Jakarta.
"Yang jelas ada 128 halaman koreksi. Salah satunya tunjangan transport tidak perlu ada. Untuk itu, sudah langsung kami ikutin. Langsung coret. Anggarannya masuk ke penanganan belanja modal," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/3).
Akibat pencoretan ini, Pemprov DKI Jakarta harus kembali memberikan mobil dinas. Namun, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menegaskan, tidak semua PNS DKI Jakarta akan mendapatkan mobil operasional ini.
"Ya nanti kami lihat. Mobil operasional kan tidak semua dapat. Eselon II saja yang dapat. Kendaraan dinas namanya," ungkapnya.
Selain itu, Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo ini juga memberikan koreksi untuk penyertaan modal pemerintah (PMP), anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) dan anggaran penanggulangan banjir, yang diminta untuk dinaikan.
"Kalimat-kalimat operasional tidak boleh ada lagi. Seperti operasional wali kota dan belanja operasional dinas. Karena itu dianggap untuk pribadi, diganti menjadi belanja peningkatan pelayanan kantor," tutup Heru.
Baca juga:
Tim angket dan DKI saling cecar soal pengiriman RAPBD ke Kemendagri
Ahok pastikan e-budgeting aman dari kebocoran
Ahok soal Gagat: Dia dikontrak sebagai tenaga ahli e-budgeting
Ahok tak mau pakai APBD 2015 bila 'dana siluman' tetap dimasukkan
Soal dana siluman di APBD DKI, Ahok dinilai sasar kelompok tertentu
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.