Kesal kerap dicurangi, Ahok tidak mau lagi pakai jasa EO
"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO bayar sewa teater besar Jakarta Rp 300 juta," ujarnya
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan jasa Event Organizer (EO) untuk acara-acara yang akan dilakukan di internal. Ahok kesal lantaran banyak EO kerap melakukan mark-up yang dicantumkan dalam biaya acara.
"Kita enggak mau lagi. Pokoknya yang namanya rutin-rutin, enggak ada ada EO-EO an deh," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Ahok mencontohkan, bentuk mark-up yang dilakukan EO adalah digelembungkannya biaya sewa gedung dimana acara berlangsung. Padahal, gedung tersebut masih dimiliki oleh Pemprov DKI.
"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar Jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," ungkap Ahok kesal.
Selain soal sewa gedung, Ahok juga kesal soal mark-up dalam penyewaan alat musik sound system yang mencapai ratusan juta rupiah. Ahok menilai angka tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
"Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Pulau Seribu Rp 1 miliar lebih. Latihannya 4 hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak, karena itu nyewa. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong cuma dilatih 4 hari, terus 1 tahun kemudian mesti lomba tapi alat musiknya enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya," lanjut mantan Politisi Gerindra ini.
Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, Ahok memutuskan akan terus mengawasi tiap detil penggunaan anggaran Disparbud DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
"Jadi saya enggak mau KUA-PPAS dengan sistem manual. Kalo manual, balikin lagi dong ke jaman saya di 2012 yang saya marah-marah gak jelas gitu loh. Nyusun KUA-PPAS tidak langsung di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya bilang gila saja kasih saya 1 gumpal kertas," tegasnya.
Baca juga:
Ahok semprot Disparbud, hamburkan Rp 300 M buat yang tak pantas
Ahok kesal Disparbud bikin festival miliaran dibanding urus museum
Setahun menjabat gubernur, Ahok masih kesulitan pengadaan bus di DKI
Taufik minta Ahok evaluasi sikap setahun pimpin DKI Jakarta