Ketua KPK berharap Pemprov DKI bersih di bawah Jokowi-Ahok
Dalam pidatonya, Abraham juga mendukung adanya program Pemprov DKI Jakarta berupa lelang jabatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini ditunjukkan keduanya lewat penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Acara ini dihadiri Ketua KPK Abraham Samad, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). Selain itu, hadir juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.
"Kita berharap bahwa pada masa pemerintahan Pak Jokowi-Ahok ini Pemprov DKI turut membantu membersihkan jajaran pemerintahannya dari praktik penyuapan," kata Abraham Samad di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/3).
Dalam pidatonya, Abraham juga mendukung adanya program Pemprov DKI Jakarta berupa lelang jabatan, dari mulai Kepala Sekolah sampai tingkat Pemerintahan Lurah dan Camat.
Ia menambahkan, Program Lelang Jabatan yang digadang oleh Jokowi tersebut dapat menciptakan iklim kompetisi dalam kinerja para PNS, sehingga modus-modus penyuapan dapat dihindari dengan inisiatif dari dalam diri pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
"Lelang jabatan itu menimbulkan semangat bagi para PNS di Pemprov DKI untuk bekerja lebih baik, demi pengembangan karier mereka sendiri. Jika sudah demikian, semoga budaya suap-menyuap bisa pelan-pelan ditinggalkan," ujarnya.
Abraham berharap, setelah penandatanganan kerja sama ini, "Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh untuk pemberantasan gratifikasi."
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengemban tanggung jawab yang berat. Sebab tahun ini ada Rp 72 triliun yang harus dibelanjakan.
"Jadi saat ini, APBD DKI itu Rp 72 triliun. Bayangkan itu tanggung jawab sebesar apa? Saya saja memegang anggaran waktu di Solo itu hanya Rp 3,5 triliun dalam lima tahun. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana Rp 72 triliun ini benar-benar bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi .
Baca juga:
KPK akan periksa Wali Kota Serang terkait kasus Atut
KPK periksa eks bendahara umum Demokrat untuk Anas
Kasus dermaga Sabang, KPK kembali periksa Menpan RB
KPK sebut Boediono bisa dihadirkan dalam sidang Century
Pulang dari RS Polri, Wawan diserbu wartawan
-
Apa saja kasus besar yang diungkap Abraham Samad saat jadi Ketua KPK? Di antaranya Wisma Atlet, kasus Hambalang, gratifikasi impor daging sapi, gratifikasi SKK Migas dan kasus pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.