KPK cari dasar hukum barter Podomoro dan Pemprov DKI
Ahok berdalih biaya operasional penertiban Kalijodo memakai APBD.
Beredar isu ada barter antara Pemprov DKI dengan PT Agung Podomoro Land dalam membiayai penertiban kawasan Kalijodo. Sebagai gantinya adalah DKI bakal menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dibebankan pada pengembang 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
PT Agung Podomoro Land menggelontorkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mengerahkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan juga TNI. Keterlibatan Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu.
Kabar ini belum dibenarkan oleh Ketua KPK Agus. Agus menyebut pihaknya masih menyelidiki dan mencari ada tidaknya dasar hukum soal istilah barter tersebut.
"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Agus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Jika telah ada payung hukum yang jelas soal barter ini, lanjutnya, KPK akan mengambil tindak lanjut guna mengembangkan kasus suap reklamasi yang melibatkan Ketua Komisi D M Sanusi dan 2 tersangka lain itu.
"Ya proses yang berjalan lah. Dari situ nanti kita melangkah," tegasnya.
Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah kabar PT Agung Podomoro Land mengucur dana Rp 6 miliar untuk membiayai penertiban lokalisasi Kalijodo, beberapa waktu lalu itu.
"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (Podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, sapaan Basuki di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara, (12/5).
Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan.
"Kita ada APBD ada Rp 250 ribu per petugas. Per hari uang makan 38 ribu," tambahnya.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Baca juga:
KPK selidiki dugaan barter Podomoro dan Pemprov DKI Rp 6 miliar
Ahok tegaskan dana penertiban Kalijodo dari APBD bukan Podomoro
Podomoro disebut suntik dana Rp 6 M gusur Kalijodo, ini reaksi Ahok