KPK didesak ikut tangani kasus RS Sumber Waras, diduga libatkan Ahok
BPK diminta menyerahkan hasil audit yang dinilai tidak wajar untuk diteliti KPK.
Sekumpulan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penjarakan Ahok (Ampera) berorasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi. Mereka meminta KPK menyelidiki kasus dugaan mark up pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Mereka meminta BPK menyerahkan hasil audit yang dinilai tidak wajar pada KPK untuk diteliti. Sebelumnya disebut keputusan Ahok, sapaan basuki, membeli lahan tersebut membuat negara merugi Rp 191 milliar.
"Ini sudah kedua kali kami berorasi, sebelumnya pada Senin lalu kami juga sudah menyampaikan orasi kami di BPK," ujar Sifran Sowakil, ketua aksi saat menyampaikan orasinya di depan Gedung KPK, Kamis (26/11).
Dalam orasinya, Sifran beserta anggota Ampera lainnya mendukung agar KPK segera aktif mengusut kasus yang melibatkan Ahok.
"Kami datang untuk memberikan dorongan dan motivasi agar KPK segera menangkap dan menetapkan Ahok sebagai tersangka" pungkasnya.
Selesai berorasi selama satu jam di depan gedung KPK, massa Ampera berencana melanjutkan aksi di depan Gedung BPK.
Baca juga:
Blak-blakan Ahok usai diperiksa BPK soal kasus Sumber Waras
Taufik ingatkan Ahok tak perlu sandiwara soal pemeriksaan BPK
Ini video kekesalan Ahok saat di BPK
Ahok klaim ditakdirkan lawan republik yang diisi orang tidak benar
Diperiksa 9 jam di BPK, Ahok ngaku disediakan banyak makanan enak
Ahok: Gila ternyata administrasi DKI buruk sekali
Redam emosi, Ahok tak keluarkan kata-kata toilet saat diperiksa BPK
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).