Laporan keuangan DKI ditarget dapat WTP saat dipimpin Anies-Sandi
Laporan keuangan DKI ditarget dapat WTP saat dipimpin Anies-Sandi. Menurut tim sinkronisasi Anies-Sandi, opini WTP harus didapatkan Pemprov DKI. Karena penilaian itu menjadi tolak ukur pemerintah daerah mengelola keuangannya.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini itu telah sandang oleh Pemprov DKI Jakarta selama empat kali berturut-turut.
Tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bertekat agar laporan keuangan Pemprov DKI naik level dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat Anies-Sandi memimpin DKI. "Kita ingin menuju true WTP (atau) WTP sejati. Insya Allah bisa kita capai," kata Sudirman, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana DPLK BRI membantu UMKM mempersiapkan dana pensiun? Terkait dengan kegiatan tersebut, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa sudah menjadi wujud komitmen DPLK BRI dalam meningkatkan literasi Dana Pensiun dan pendampingan kepada nasabah serta pelaku UMKM untuk mempersiapkan uang pensiun pada hari tua nanti.
-
Kenapa DPLK BRI mengajak UMKM untuk mempersiapkan dana pensiun? Harapannya, pelaku UMKM lebih paham terkait pentingnya mempersiapkan tabungan pensiun. Dengan demikian, mereka lebih cermat dan percaya diri dalam mengelola keuangan. Tabungan pensiunan atau pesangon tersebut dapat dipercayakan pada DPLK BRI,” ungkapnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, opini WTP harus didapatkan Pemprov DKI. Karena penilaian itu menjadi tolak ukur pemerintah daerah mengelola keuangannya.
"WTP itu kan salah satu ukuran bagaimana kita mengelola keuangan daerah dan kita ingin bersama sama bersama seluruh aparat mencapai WTP itu karena kalau dilihat semua item yang dibuat untuk kualifikasi dari WTP itu bisa dikerjakan tapi tadi perlu kerja sama dari semua pihak," ungkapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menanggapi santai opini WDP yang didapat Pemprov dari BPK. Dia tetap bersyukur dengan adanya opini tersebut.
"Oh Alhamdulillah bagus. Kalau dengan WDP terus terang ada perbaikan. Apapun rekomendasi BPK akan kita penuhi untuk penyempurnaan alhamdulillah bagus," ucap Djarot sebelum melaksanakan Shalat Jumat, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
Berdasarkan pemeriksaan atas Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Anggota 5 BPK RI Isma Yatun menjelaskan, masih ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
Dia mengatakan, Pempov DKI Jakarta telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK, namun tindak lanjut tersebut masih belum signifikan memperbaiki pengelolaan aset tetap sehingga masih ditemukan permasalahan.
"Permasalahan yang masih harus diperbaiki sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, kemudian data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid, penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan, aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, aset tanah belum dicatat, dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah," jelasnya.
Baca juga:
Jumat pekan ini, Pemprov DKI akan temui Tim Sinkronisasi Anies-Sandi
Tim Sinkronisasi paparkan visi misi Anies-Sandi di depan SKPD DKI
Anies: Kita perjuangkan agar Pancasila jadi kenyataan di kehidupan
Mendagri minta Pemprov & DPRD tak hambat program Anies masuk APBD-P
Anies ungkap sakit sang adik usai putaran pertama Pilgub DKI