M Taufik soal PSI Emoh Pin DPRD: Cari Popularitas Memang Gitu, Tolak Gaji Sekalian
Taufik justru menantang seluruh anggota DPRD dari PSI untuk juga menolak fasilitas lain yang diterima sebagai anggota Dewan. Seperti gaji dan tunjangan lain.
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Menurut PSI Jakarta, ada persoalan yang lebih substantif dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik mempersilakan PSI menolak pin emas. "Kalau PSI nolak ya enggak apa-apa, silakan saja," kata M. Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Wakil Ketua DPRD itu menilai tidak ada yang salah dengan pengadaan pin emas itu. "Enggak ada masalah dong, kan itu memang sesuai aturannya," ucapnya.
Taufik justru menantang seluruh anggota DPRD dari PSI untuk juga menolak fasilitas lain yang diterima sebagai anggota Dewan. Seperti gaji dan tunjangan lain.
Menurutnya, apabila PSI menilai semua yang ada di Dewan adalah pemborosan, maka PSI tidak boleh tebang pilih dalam menolak fasilitas.
"Kalau mau mencari popularitas memang gitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau gitu. Kan katanya pemborosan anggaran. Tolak juga semua fasilitas yang katanya pemborosan," ucapnya.
"Jadi kalau nolak jangan tanggung-tanggung, pilih-pilih," tandasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad mengatakan, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.
"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" kata Idris.
PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.
"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ucap Idris.
(mdk/ded)