Maju terus lawan DPRD, Ahok bersyukur bila sampai dipecat

Ahok bakal menghapus tunjangan rumah DPRD karena tak mau ngaku setelah ketahuan main proyek.

Bak seorang super hero, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berjanji akan memperbaiki bobroknya sistem keuangan di pemprov dari permainan tangan-tangan 'nakal'. Sekalipun dia tak akan pernah mendapat dukungan dari mitra kerjanya di DPRD.

Ahok siap sikap melawannya ini akan berakhir pada pemakzulan. Selama mundur itu bukan atas permintaannya, Ahok akan rela berjuang.

"Kan saya bilang, kalau di sini demo dimundurin kan bersyukur bukan karena mengundurkan diri, dipecat lebih bagus dong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Berikut wawancara dengan Ahok soal perkembangan kasus UPS hingga akhirnya dia berseteru hebat dengan DPRD:

Ada diskusi lagi enggak sama DPRD setelah mediasi di Kemendagri?

Aku mah baik-baik semua kok, masih sering BBM-an. Sama Pak Pras sering telepon biasa saja.

Di depan publik kok kayanya enggak akur?

Mungkin dia mesti aksi sedikit dong di depan teman-temannya. Nggak dong ketua kan.

Tapikan bapak mau hapus tunjangan rumah DPRD?

Nggak ada alasan pemangkasan saya bilang. Kalau SK Gub untuk menentukan tunjangan ya saya nggak mau naikin saja sudah gitu loh.

Berapa anggaran perumahan untuk?

Saya nggak ingat berapa Rp 15 juta atau berapa gitu ya. Tadinya kan sudah mau dinaikin Rp 30 juta supaya nggak macam-macam. Masih mau macam-macam ya sudah nggak usah dinaikin. Kamu crop APBD kita kan macam-macam namanya.

Selain tunjangan perumahan untuk DPRD, tunjangan apa lagi?

Enggak tahu, kita lagi cari-cari saja.

Pegawai bapak dipanggil DPRD?

Tadi saya sudah kasih briefing kita kan ada e-budgeting yang masukin siapa itu dipasang saja pakai proyektor. Jadi waktu ini dicoret password-nya siapa langsung ketahuan coret. Jadi jangan sampai nanti sudah selesai dibahas bilang kami masukin sendiri lagi. Jadi pembahasan e-budgeting dari mulai input sampai coret itu langsung dikeluarkan ke layar. Jadi semua orang bisa melihat. Kalau pakai kertas mah ngapain harus yang sama-sama menyaksikan dong namanya juga e-budgeting.

Tudingan DPRD justru banyak SKPD yang terjaring?

Bagus dong, kan pembersihan. Justru selama ini SKPD kasihan cuma dituduh masukin dia yang kerja dia yang kelola oknum DPRD nggak ada yang kena. Sekarang kan bagus kamu mau nggak dituduh sendiri padahal itu titipan DPRD? Sama-sama masuk penjara lah.

Inspektorat panggil Bappeda untuk apa?

Kita pengen tahu siapa yang nyuruh masukin input dulu kan nggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh siapa yang hilangin truk sampah, semua orang bilang nggak tahu. Sekarang saya sudah tahu siapa yang nyuruh, siapa yang ngetik sudah ketahuan semua.

Indikasi DPRD terlibat?

Kata polisi ada. Tunggu polisi saja.

Inspektorat?

Kita mah sudah tahu sudah punya bukti pokir-pokir. Pak Ferial juga sudah ngaku kan di Tempo, dari dulu sudah begitu kok sekarang baru ribut nih gubernur

Kalau hasil evaluasi tetap deadlock?

Kita sudah siap. Kita duitnya masih banyak beda berapa ratus miliar doang.

Baca juga:
Depan parlemen Uni Eropa, Ahok sindir DPRD gaji kecil hidup mewah
Ahok ogah berspekulasi anggota DPRD terlibat mark up UPS atau tidak
Pengadaan mesin tik di RAPBD dicoret, Ahok incar pengusul anggaran
Mendagri tolak anggaran pejabat DKI dinas ke luar negeri
Anggaran Rp 67 T, tapi Ahok malah kasih kelurahan mesin tik
Foto kemesraan palsu Ahok dan lawan politiknya
Dana konsumsi PNS DKI Rp 800 juta, Mendagri sebut Ahok boros