Masyarakat Pinggiran Jakarta Dinilai Sulit Terapkan New Normal

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, sebagian besar warga Jakarta sangat sulit menerapkan kehidupan normal baru dengan protokol kesehatan. Sebab, kehidupan normal baru hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di hunian 'elite' saja.

2020-05-28 08:34:00

Provinsi DKI Jakarta disebut-sebut memenuhi kualifikasi penerapan kehidupan normal baru, the new normal. Ada empat provinsi yang dipersiapkan menjalani kehidupan normal baru yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo.

Keputusan pemerintah itu dianggap prematur karena penularan virus Corona di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Kurva penularan virus belum menyentuh angka 0. Di Jakarta saja, jumlah penambahan kasus fluktuatif per harinya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, sebagian besar warga Jakarta sangat sulit menerapkan kehidupan normal baru dengan protokol kesehatan. Sebab, kehidupan normal baru hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di hunian 'elite' saja.

"Enggak mungkin. Itu sangat sulit untuk menerapkan normal baru. DKI Jakarta ini ada yang tinggalnya di Menteng, di Pondok Indah ada yang di kampung-kampung kemudian di bantaran sungai ada juga masyarakat kita yang tinggal di pinggiran rel, jadi untuk menerapkan itu sangat tidak mungkin," katanya kepada merdeka.com, Kamis (28/5).

Dia menuturkan alasan kehidupan normal sulit dilakukan bagi warga Jakarta karena kriteria dasar seperti menjaga jarak fisik, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, tidak terpenuhi. Banyak kampung-kampung kumuh di Jakarta dengan sirkulasi udara tidak cukup baik.

Kendati demikian, ia mafhum jika pemerintah gencar menyuarakan kehidupan normal baru dengan pertimbangan ekonomi. Untuk itu, Trubus mengingatkan agar pemerintah harus cermat dalam mengambil kebijakan ini.

"Harus sangat hati-hati. Dilihat mana yang kiranya prioritas dari sisi keuangan tanpa menjadikan klaster baru penularan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung kebijakan pemerintah untuk mulai menerapkan tatanan kehidupan normal baru atau new normal. Namun tetap dalam pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah merujuk pada aturan WHO," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Rabu, (27/5).

Menurutnya, dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat masyarakat masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya di sejumlah fasilitas umum seperti tempat makan hingga pusat perbelanjaan.

Presiden Joko Widodo, Jokowi, pun menyebut tren RO atau indeks penularan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data yang diterimanya, RO di DKI Jakarta sudah di bawah 1.

"Saya melihat data tadi pagi tren untuk R0 atau RT DKI Jakarta sudah di bawah 1," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference.

R0 adalah indeks penularan virus corona. Jika R0 kurang dari satu, maka rata-rata orang yang terinfeksi akan menularkan kurang dari 1 orang. Sebaliknya, apabila R0 di atas satu maka masih ada penyebaran virus corona.

Semangat untuk segera diterapkan kehidupan normal baru tidak dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum menentukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diperpanjang atau tidak. Sebab PSBB fase tiga akan berakhir pada 4 Juni 2020. Dia menyatakan belum mengeluarkan peraturan jadwal pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta.

"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri," kata Anies usai peninjauan di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Dia menyatakan saat ini sejumlah ahli tengah mengumpulkan data yang ada. Hasil tersebut akan menjadi landasan perpanjangan atau berakhirnya PSBB Jakarta.

(mdk/fik)