Minta ERP diterapkan Tahun 2019, BPTJ Nilai Ganjil Genap Tak Bisa Berlangsung Lama
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemprov DKI Jakarta agar electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dapat diterapkan pada tahun 2019.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemprov DKI Jakarta agar electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dapat diterapkan pada tahun 2019.
"Karena dengan sistem ganjil genap tidak bisa berlangsung lama. Target saya ganjil genap selesai digantikan ERP," kata Kepala BPTJ, Bambang Prihartono saat dihubungi, Jumat (16/8).
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kenapa Departemen Kehakiman AS menuding SAP melakukan suap kepada pejabat di Indonesia? “Termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi milik negara dan dikendalikan oleh negara) BAKTI,” kata Asisten Jaksa Agung Nicole M. Argentieri dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Dia menyebut penerapan sistem ERP sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jabodetabek 2018-2019. Dalam rencana itu ERP seharusnya diterapkan di sejumlah kota peyangga Ibu Kota untuk periode 2022-2023.
Untuk teknologi yang digunakan, Bambang menyerahkan keputusan dari Pemprov DKI Jakarta.
"Masalah teknis itu kewenangannya Bapak Gubernur, dalam hal ini pemerintah daerah. Karena memang jalan yang mau dipasang itu jalan pemerintah daerah, dalam arti jalan provinsi," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait lelang jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
"Yang (lelang) kemarin itu selesai. Sekarang kita mulai babak baru," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balai kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2018).
Sedangkan untuk aturan lelang proyek ERP, Anies masih enggan menyatakan lebih detail apakah akan menggunakan peraturan lama atau baru.
Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)