Mobilisasi isu agama di Pilgub DKI tak sehat buat demokrasi
Mobilisasi isu agama di Pilgub DKI tak sehat buat demokrasi. Pengamat Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, mengakomodasi isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, hanya akan menghambat proses membangun demokrasi yang mendidik bagi masyarakat.
Sejumlah pihak menyayangkan isu agama yang masih saja ramai dalam pertarungan Pilgub DKI 2017. Mulai dari penistaan agama, melarang menyalatkan jenazah, sampai isu akan diterapkannya Perda Syariah di Jakarta.
Pengamat Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, mengakomodasi isu-isu agama dan sektarian dalam Pilkada, hanya akan menghambat proses membangun demokrasi yang mendidik bagi masyarakat. Isu penerapan aturan yang mengedepankan golongan tertentu ini sangat bertentangan dengan latar belakang Jakarta yang justru sangat majemuk.
"Bagaimanapun, Jakarta ini kan bukan untuk satu agama atau golongan saja. Jakarta juga cerminan Indonesia yang menaungi berbagai golongan," kata Syamsuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (24/3).
Syamsuddin menegaskan, pertarungan politik dengan membawa agama sangat tidak sehat. Harusnya, pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.
"Poin pentingnya, memobilisasi isu agama atau sektarian itu tidak sehat. Tidak mendidik dalam proses demokrasi masyarakat kita," kata Syamsuddin.
Terlebih soal isu Perda Syariah Islam di Jakarta, menurut dia, hal ini bertentangan dengan kemajemukan Indonesia. "Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar negara kita yang menaungi semua golongan," kata Syamsuddin.
Belakangan, perbincangan tentang kontrak politik yang memuat penerapan nilai-nilai syariat Islam jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ramai di media sosial. Kubu Anies Baswedan sendiri telah membantah akan menerapkan Perda Syariah Islam jika sukses menumbangkan petahana Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua pada 19 April nanti.
Baca juga:
Reaksi Ahok dapat dukungan di wilayah Markas FPI
Sandiaga akui pelaporan ke polisi pengaruhi elektabilitas
Sambut Djarot, warga Jati Padang bawa buku 7 Dalil Memilih Pemimpin
Tak ikuti Djarot, Ahok bilang 'kalau pakai peci terlalu ganteng'
Sandiaga klaim pelapornya ke polisi sempat ancam akan politisasi
Kunjungi warga Koja sakit stroke, Ahok tawarkan naik haji
Djarot soal peci: Yang populerkan Soekarno, saya dikenal juru kunci
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara warga Jakarta memilih pemimpin di Pilkada DKI 2017? Dengan sistem ini, warga Jakarta bisa langsung berpartisipasi memberikan suara untuk menentukan pemimpin mereka hingga 5 tahun ke depan.